VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Sebanyak 28 saksi di Direktorat Siber Bareskrim diperiksa dalam sepekan penyelidikan kasus penyadapan. Penyidik menambah sekitar 10 saksi lain, lalu menerbitkan laporan polisi dugaan makar.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro menyebut penyelidikan selama satu pekan itu memeriksa 28 saksi, ditambah sekitar 10 saksi lain.
"Kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Cyber. Kemudian kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya," tegasnya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Hasil pemeriksaan itu dikoordinasikan dengan ahli pidana dan ahli hukum tata negara. Dari situ penyidik menerbitkan laporan polisi pada Rabu (11/11/2026).
Laporan itu memuat dugaan peristiwa pidana dengan perantara alat, atau menyuruh dan turut serta menggerakkan orang lain melakukan makar. Maksudnya merampas kemerdekaan Presiden, membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, atau menggulingkan pemerintahan. Dugaan itu juga mencakup pemufakatan jahat atau persiapan makar dengan niat serangan yang diwujudkan lewat persiapan perbuatan.
Penyidik menjerat dengan Pasal 191, 193, dan/atau 196 KUHP, juncto Pasal 160 KUHP, Pasal 20 huruf a sampai d UU Nomor 1 Tahun 2023, serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
Paparan itu disampaikan menjawab pertanyaan wartawan soal apakah penelusuran pihak yang berperan sebagai pengguna akhir (end user) berhenti di satu orang atau bisa berkembang. Susatyo tidak menyebut jawaban langsung, tetapi memaparkan hasil penyelidikan sepekan.
Ia menyebut penyidik sudah menjalankan serangkaian tindakan penyidikan untuk menemukan tersangka. Perkembangannya akan disampaikan lagi kepada masyarakat.
"Sehingga mulai kemarin kami sudah melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk kemudian menemukan terkait dengan tersangka. Sehingga nanti progres ke depan tentunya akan kami sampaikan lagi kepada masyarakat terkait dengan progres penyidikan ini," pungkasnya.
