VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Listyo Sigit diduga tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga menentukan target hingga menjadi penerima akhir hasil penyadapan.
"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," kata Suyudi, Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dia menuturkan peran Listyo Sigit dalam perkara tersebut dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Penyidik menduga perintah penyadapan bermula dari Listyo Sigit, kemudian diteruskan melalui sejumlah pejabat di lingkungan Polri hingga dilaksanakan oleh operator. Hasil penyadapan selanjutnya dilaporkan secara berjenjang.
Suyudi juga mengungkap dugaan keterlibatan tiga pejabat Polri lainnya, yakni mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Slamet Uliandi diduga berperan sebagai dewan penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. Dia juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan berupa laporan harian dan laporan analisis kepada Listyo Sigit.
Sementara itu, Eko Hadi Santoso yang pernah menjabat sebagai Plt Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi. Persetujuan pelaksanaan penyadapan disebut diberikan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik.
Adapun Ahrie Sonta Nasution diduga menerima perintah dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit serta memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan log.
Selain Presiden Prabowo Subianto, sasaran penyadapan disebut mencakup lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, serta tokoh politik.
Daftar sasaran lainnya meliputi gubernur, kepala kepolisian daerah (Kapolda), KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.
Meski demikian, Suyudi menegaskan bahwa pencantuman nama atau pihak dalam daftar sasaran penyadapan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
"Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," ujarnya.
