VOICEINDONESIA.CO, Bandung – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghitung restitusi sebesar Rp1.577.602.626 bagi YTR, korban dugaan penganiayaan berat, perampasan kemerdekaan, dan kekerasan seksual di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. LPSK sudah menyerahkan hitungan itu kepada penuntut umum dan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, berdasarkan keterangan LPSK, Senin (16/11/2026).
LPSK mendampingi YTR saat memberi keterangan di persidangan terdakwa Taufik Hidayat di PN Bale Bandung, Senin (16/11/2026). Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati menyebut bercerita tentang peristiwa traumatis bukan hal mudah bagi korban.
“LPSK memastikan YTR mendapatkan pendampingan dan pelindungan selama proses persidangan. Kita perlu memahami bahwa memberikan keterangan tentang peristiwa traumatis yang dialami bukan perkara mudah bagi korban. Oleh karena itu, kondisi psikologis, rasa aman, dan kesiapan korban harus menjadi perhatian agar korban dapat memberikan keterangan tanpa tekanan,” ujar Nurherwati.
YTR mengalami kebutaan total pada kedua mata serta cedera di wajah dan rahang. Ia menjalani penanganan medis multidisiplin di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yang melibatkan 17 dokter spesialis.
Lewat keputusan 29/06/2026 dan 07/07/2026, LPSK memberi YTR pemenuhan hak prosedural, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, fasilitasi restitusi, dan kediaman sementara. Pendampingan psikologis berjalan bersama psikiater RSHS dan Ikatan Psikologi Klinis Indonesia Wilayah Jawa Barat. Kediaman sementara itu ramah disabilitas dan dijaga sistem keamanan 24 jam.
Nurherwati juga mengingatkan pentingnya memahami relasi kuasa dalam hubungan personal, termasuk pacaran, pada perkara kekerasan seksual.
“Kepercayaan dalam sebuah hubungan, termasuk harapan untuk menikah, tidak boleh dimanfaatkan untuk mengendalikan atau melakukan kekerasan terhadap pasangan. Korban tidak boleh disalahkan karena telah percaya kepada seseorang yang dicintainya,” tegas Nurherwati.
LPSK mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat layanan pelindungan dan pemulihan korban, termasuk lewat anggaran, layanan kesehatan, dan rehabilitasi psikologis. Nurherwati menyebut pemulihan korban tidak cukup lewat satu pendekatan.
“Layanan medis, psikologis, keamanan, dan pendampingan hukum perlu berjalan beriringan agar korban memperoleh hak-haknya secara menyeluruh,” ujar Nurherwati.
Dalam kasus YTR, LPSK berkoordinasi dengan RSUP Dr. Hasan Sadikin, Polda Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengawal proses hukum hingga persidangan. Nurherwati mengingatkan kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam Pasal 68 Undang Undang Pelindungan Saksi dan Korban, yang mengamanatkan dukungan lewat kebijakan, program, anggaran, layanan kesehatan, dan pemulihan psikologis.
Sepanjang 2026, LPSK menerima 15.924 permohonan pelindungan dari seluruh Indonesia. Jawa Barat tertinggi dengan 3.098 permohonan, disusul DKI Jakarta 2.599, Jawa Tengah 1.950, dan Jawa Timur 1.820.
Dari Jawa Barat, permohonan terbanyak terkait tindak pidana pencucian uang, yakni 2.452. Sisanya kekerasan seksual terhadap anak 213, tindak pidana lainnya 233, perdagangan orang 52, dan penganiayaan berat 46.
“LPSK akan terus mengawal pemenuhan hak korban, termasuk memastikan proses persidangan memperhatikan keselamatan, kondisi psikologis, dan kepentingan korban,” ujar Nurherwati.























