
Iran : Amerika Langgar Tiga Point Gencatan Senjata

Baca Juga : Indonesia Protes Rencana Kebijakan Iran di Selat Hormuz "Jika Iran ingin membiarkan negosiasi ini gagal karena Lebanon, yang tidak ada hubungannya dengan mereka," kata Vance. Iran mengatakan gencatan senjata harus berlaku untuk Lebanon, mengutip pernyataan dari Pakistan yang menjadi mediator gencatan senjata tersebut. Namun AS dan Israel mengatakan kesepakatan itu tidak berlaku untuk Lebanon. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres lewat juru bicaranya memperingatkan serangan Israel di Lebanon bisa menimbulkan risiko serius terhadap gencatan senjata AS-Iran. Aktivitas militer yang sedang berlangsung di Lebanon menimbulkan risiko terhadap upaya menuju perdamaian yang komprehensif di kawasan. "Yang tidak pernah sekali pun disebut AS sebagai bagian dari gencatan senjata, itu pada akhirnya adalah pilihan mereka," tambah Vance. Sekjen PBB mengutuk keras hilangnya nyawa warga sipil dan sangat prihatin dengan meningkatnya jumlah korban sipil. Ia menyerukan kepada semua pihak untuk memanfaatkan jalur diplomatik dan menekankan tidak menggunakan militer untuk konflik ini. Hizbullah mengatakan mereka menembakkan roket ke Israel sebagai tanggapan atas serangan yang terus berlanjut meskipun ada gencatan senjata AS-Iran. Kelompok militan yang didukung Iran itu meluncurkan serangan roket ke kibbutz Manara di Israel utara sebagai tanggapan atas pelanggaran perjanjian gencatan senjata. "Sebagai tanggapan atas pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh musuh," kata juru bicara Hizbullah. Juru bicara Sekjen PBB menegaskan aktivitas militer yang sedang berlangsung di Lebanon menimbulkan risiko serius terhadap gencatan senjata. Sekretaris Jenderal mengulangi seruannya kepada semua pihak untuk segera menghentikan permusuhan dan mencari solusi damai. "Aktivitas militer yang sedang berlangsung di Lebanon menimbulkan risiko serius terhadap gencatan senjata dan upaya menuju perdamaian yang komprehensif di kawasan ini," pungkasnya. (Sin/Ri) Pilihan Redaksi : Menakar Urgensi Transformasi Total KemenP2MI demi Perlindungan Paripurna
Baca Berita Lainnya di Google NewsPilihan Redaksi
Pekerja Migran IndonesiaPHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri
Pekerja Migran Indonesia

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi
Daerah

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



