Izin Perusahaan Penyalur PMI Ini Dicabut Usai Rugikan Korban Hingga Rp1 Miliar

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi mencabut izin operasional Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), PT Tulus Widodo Putra usai terbukti melakukan pelanggaran serius dan berulang terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia (PMI).

Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk perlindungan negara terhadap para pekerja dari praktik penempatan yang merugikan.

Direktur Jenderal Pelindungan Kementerian P2MI, Rinardi, menjelaskan bahwa pencabutan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri P2MI Nomor 274 Tahun 2026 tertanggal 17 Maret 2026.

Baca Juga: Nadiem Kembali Jalani Sidang Kasus Korupsi Chromebook Usai 4 Kali Operasi 

“Pencabutan izin ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya dan mengabaikan perlindungan pekerja migran Indonesia,” ujar Rinardi di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Berdasarkan investigasi dalam 12 bulan terakhir, perusahaan tersebut terbukti menelantarkan hak 39 orang calon PMI dan pekerja migran dengan total kerugian finansial mencapai Rp1.051.370.000.

Selain mengabaikan penyelesaian kasus pekerja, perusahaan juga tercatat dua kali mangkir dari panggilan resmi pemerintah untuk proses klarifikasi.

Baca Juga: Sebabkan Keracunan, Delapan SPPG di Tulungagung Dihentikan 

Sebagai konsekuensi tambahan, penanggung jawab perusahaan dilarang melakukan kegiatan penempatan pekerja migran selama lima tahun ke depan.

Pemerintah saat ini tengah memproses pencairan uang jaminan deposito perusahaan untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang dialami para korban.

“Kami sedang memproses analisis bukti untuk merekomendasikan pencairan deposito perusahaan agar kerugian para Pekerja Migran Indonesia dapat diganti,” tegas Rinardi.

Meskipun izinnya telah dicabut, PT Tulus Widodo Putra tetap memikul kewajiban hukum untuk menyelesaikan seluruh permasalahan pekerja yang masih berada di negara penempatan hingga masa kontrak mereka berakhir.

Perusahaan juga diwajibkan segera mengembalikan dokumen SIP3MI asli kepada kementerian dan menghentikan seluruh aktivitas perekrutan baru.

Guna mencegah kejadian serupa, Dirjen Rinardi mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dan selalu memverifikasi legalitas perusahaan penempatan melalui sistem SiskoP2MI atau portal OSS sebelum memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. (af/ri)