VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah mulai mematangkan mekanisme penetapan upah minimum 2027. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan batas waktu pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026. Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dijadwalkan paling lambat 25 November 2026.
Selain UMP dan UMK, pemerintah juga menetapkan tenggat pengumuman Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) paling lambat ditetapkan pada 26 November 2026, sedangkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat 30 November 2026.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menjelaskan jadwal penetapan upah minimum tersebut mengacu pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Ketentuan itu disampaikan dalam rapat koordinasi secara hibrida bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Yassierli, dalam UU tersebut, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP, sedangkan UMK dan UMSK disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat. Kemnaker dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyosialisasikan mekanisme ini kepada seluruh kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Penghitungan mempertimbangkan tiga variabel: Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formulanya memakai pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 1,0.
Kemnaker menyiapkan estimasi KHL dari data konsumsi rumah tangga Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS. Komponennya meliputi pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Estimasi tingkat kabupaten/kota disusun lewat klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL sebagai pertimbangan dan mengedepankan dialog sosial untuk menyerap aspirasi semua pemangku kepentingan.
"Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders," tegasnya.
Yassierli juga menekankan pentingnya kolaborasi agar penetapan upah minimum tiap tahun berjalan baik dan adil.
"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," pungkasnya.























