VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Upah buruh yang tertunggak wajib dibayar lebih dulu ketika perusahaan dinyatakan pailit lewat putusan pengadilan. Kedudukannya lebih tinggi dibanding pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menyebut hak pekerja punya kedudukan istimewa dalam hukum kepailitan.
"Dalam hukum kepailitan Indonesia, hak-hak pekerja/buruh memiliki kedudukan istimewa (preferen) dalam pembayaran utang perusahaan yang dinyatakan pailit," ujarnya dilansir Senin (16/11/2026).
Jika pengadilan memerintahkan kurator menjual aset perusahaan untuk melunasi kewajiban, hasil penjualan harus dipakai membayar hak pekerja sesuai urutan prioritas dalam ketentuan hukum kepailitan.
Indah menjelaskan ada perbedaan tingkat prioritas antara upah yang belum dibayar dan hak pekerja lainnya.
"Perlu dibedakan antara upah pekerja yang belum dibayar dan hak pekerja lainnya, seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Keduanya memiliki urutan prioritas yang berbeda," katanya























