VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya gubernur, menugaskan dinas tenaga kerja segera berkomunikasi dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan pengusaha. Permintaan itu terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 yang paling lambat selesai pada 21 November 2026.
“Segera komunikasi dengan Dewan Pengupahan, buruh, dan Kadin, Apindo di daerahnya,” kata Tito di Balai Kota, Selasa (17/11/2026).
Tito menyebut pengusaha yang dimaksud mencakup Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Menurutnya, komunikasi dan mediasi diperlukan agar penetapan upah minimum menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.
Tito menjelaskan, pemerintah pusat telah menetapkan tahapan dan batas waktu melalui pembahasan bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan pengusaha. Batas 21 November berlaku untuk upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi.
Untuk kabupaten/kota, tenggatnya 26 November 2026. Tito menyebut pemerintah provinsi dapat mengambil alih penetapan bila kabupaten/kota tidak mampu memutuskan.
“Dapat diambil alih oleh provinsi untuk menyelesaikannya,” ujar Tito.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyatakan pihaknya dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mensosialisasikan aturan ini kepada gubernur, bupati, wali kota, dan kepala dinas. Kemnaker juga mengirim surat edaran berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan. Surat itu menjadi panduan upah minimum sektoral dan estimasi besaran kebutuhan hidup layak (KHL).
Yassierli menyebut penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Penghitungannya mempertimbangkan tiga variabel: KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Formulanya memakai pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 1,0.
Kemnaker kini menyiapkan estimasi KHL dari data konsumsi rumah tangga dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Komponennya meliputi pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.























