Distribusi MBG bagi Ibu Hamil dan Balita Diminta Ditingkatkan Jadi Setiap Hari

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menekankan pentingnya peningkatan frekuensi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok prioritas 3B, yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Usulan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencegahan stunting pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) demi menyukseskan visi Indonesia Emas 2045. Isyana berharap distribusi MBG yang saat ini masih terbatas pada hari Senin dan Kamis di beberapa wilayah, dapat ditingkatkan menjadi setiap hari dengan menu makanan basah yang lebih menyehatkan.

Baca Juga: KRI Bima Suci-945 Bakal Ikut Promosikan Budaya Medan  Ia juga mendorong agar penyedia layanan menghindari penggunaan makanan kering yang mengandung bahan ultra-proses. “Saya berharap jumlah penerima MBG 3B bisa ditingkatkan karena hingga saat ini memang masih ada beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengalokasikan untuk 3B. Hal ini mengingat bahwa pemberian MBG untuk 3B merupakan salah satu cara menyukseskan visi dan misi Presiden Prabowo untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan pencegahan stunting di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),” ujar Wamen Isyana di Jakarta, Senin (6/4/2026). Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah menyiapkan peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Baca Juga: JK Bantah Terlibat Polemik Ijazah Jokowi Langkah ini diambil untuk menyempurnakan implementasi program bagi kelompok ibu dan balita ke depannya. “Untuk 3B, tidak ada perubahan apapun karena sudah bisa berjalan dengan baik. Namun perlu disempurnakan karena pemberian MBG bagi 3B sangat penting untuk menentukan masa depan anak-anak kita, pada akhirnya menentukan masa depan Indonesia,” ujar Zulkifli Hasan. Hingga 30 Maret 2026, pemerintah mencatat progres signifikan di mana Program MBG telah menjangkau 61.680.043 penerima manfaat di 38 provinsi. Sebanyak 26.066 SPPG tercatat telah beroperasi secara aktif di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung pemenuhan gizi nasional tersebut. Meski demikian, pemerintah bertindak tegas terhadap kualitas layanan di lapangan. Zulkifli memaparkan bahwa sebanyak 2.162 unit dapur telah dikenai sanksi demi menjaga standar keamanan pangan bagi masyarakat. “Progres (hingga) 30 Maret 2026 itu sudah berada di 38 provinsi, mencapai 61.680.043 penerima manfaat. Sementara sebanyak 26.066 SPPG telah beroperasi, dengan 2.162 (di antaranya) ditutup sementara, yang di-suspend (ditangguhkan) 1.789 (dapur), (dikenakan) SP1 368 (dapur), (dikenakan) SP2 lima, sehingga totalnya 2.162 (dapur),” pungkas Menko Pangan Zulkifli Hasan. (af/hi) Pilihan Redaksi: Reformasi Perlindungan Upah Awak Kapal Perikanan Asing Taiwan

Baca Berita Lainnya di Google News