
HGU Cacat Hukum, Pemilik Tanah Masih Menunggu Keputusan Pemerintah Setempat

Ringkasan AI
Muratara, akuupdate.com – Sejumlah tanah milik masyarakat Desa Sukaraja, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan di Hak Guna Usaha (HGU) kan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Pemerintah setempat mengaku tidak mengetahui hal tersebut, kepala desa dan sekertaris desa mengakui adanya hal tersebut.
Powered by Ajakin.id — AI EnginePilihan Redaksi
Pekerja Migran IndonesiaBAZNAS dan KP2MI Siapkan Skema Pelindungan dan Pembiayaan Bagi PMI
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga



Bendungan Jlantah Karanganyar Siap Jaga Ketersediaan Air Saat Musim Kemarau
21 Juli 2026 pukul 17.04

Menteri Dody Sapa Siswa dan Tinjau Fasilitas Modern Sekolah Rakyat di Semarang
20 Juli 2026 pukul 14.57
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

Layanan Kesehatan Jiwa Juga Harus Menyasar ke Tenaga Kesehatan
Ketenagakerjaan

BAZNAS dan KP2MI Siapkan Skema Pelindungan dan Pembiayaan Bagi PMI
Pekerja Migran Indonesia

Yusril : Polisi Harus Lebih Aktif Cegah Masyarakat Main Hakim Sendiri
Hukum

Ironi! Bupati Pemalang Malah Ikuti Jejak Terdahulu Terjaring OTT
Hukum

Pemangkasan Komisi 8 Persen Ojol Sudah Berlaku Meski Belum Ada Perpres
Ketenagakerjaan
Editorial

Catatan 646 Hari Prabowo: Deposito 1,5 Miliar Diabaikan, Jalur Gelap Dipelihara, Ini Fakta yang Harus Diketahui

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggung jawab

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Liputan Khusus

Layanan Kesehatan Jiwa Juga Harus Menyasar ke Tenaga Kesehatan

BAZNAS dan KP2MI Siapkan Skema Pelindungan dan Pembiayaan Bagi PMI

Yusril : Polisi Harus Lebih Aktif Cegah Masyarakat Main Hakim Sendiri

Ironi! Bupati Pemalang Malah Ikuti Jejak Terdahulu Terjaring OTT

Pemangkasan Komisi 8 Persen Ojol Sudah Berlaku Meski Belum Ada Perpres
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.


