Makanan Busuk hingga Keracunan Massal, DPR Desak SPPG Benahi Total Program MBG

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini disampaikan menyusul temuan makanan busuk di Lampung serta insiden keracunan massal yang menimpa peserta didik di Mojokerto, Jawa Timur. Neng Eem menyatakan keprihatinannya atas sejumlah kejadian tersebut. Menurut dia, insiden keracunan dan distribusi makanan tidak layak konsumsi mencerminkan masih lemahnya pengawasan dan penerapan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Baca Juga: WNI Masih Banyak Terjebak Sindikat Penipuan Online di Kamboja  “Kami sangat prihatin ketika anak-anak justru terdampak keracunan atau menerima makanan yang tidak layak. Kejadian ini menjadi alarm serius bahwa tata kelola dan pengawasan MBG harus diperbaiki secara menyeluruh. Aspek kebersihan dan keamanan pangan adalah harga mati dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini,” ujar Neng Eem di Jakarta, Selasa (20/1/2026). Ia menyoroti faktor cuaca musim hujan yang dinilai dapat mempercepat proses pembusukan bahan pangan. Dalam kondisi tersebut, Neng Eem meminta SPPG melakukan penyesuaian prosedur operasional standar (SOP) agar pelaksanaan program tidak berjalan dengan mekanisme normal yang berisiko terhadap kualitas makanan. Menurutnya, potensi kontaminasi pangan dapat terjadi di seluruh tahapan program, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan di dapur, penyimpanan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Baca Juga: Cuaca Buruk, Kapal Nelayan Terdampar di Pulau Segama Lampung Timur  Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Neng Eem menekankan perlunya pemeriksaan ketat terhadap kualitas dan kesegaran bahan pangan sebelum diolah, serta penerapan standar penyimpanan yang memadai, termasuk pengaturan suhu dan waktu distribusi agar makanan tetap aman dikonsumsi. Ia juga menegaskan bahwa kebersihan fasilitas pengolahan harus menjadi prioritas utama. Standar higienitas dapur, peralatan masak, dan ketersediaan air bersih, menurutnya, tidak boleh dikompromikan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya petugas SPPG, dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan program MBG. “Petugas SPPG harus terus di-upgrade kapasitasnya karena merekalah yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas dan keamanan MBG,” tegas Legislator Fraksi PKB. Neng Eem mengingatkan bahwa jika persoalan tersebut tidak segera dibenahi dan terus berulang, dampaknya tidak hanya mengancam kesehatan anak-anak, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis. “Jika kepercayaan publik menurun, tujuan besar program ini untuk meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia akan terganggu. Komisi IX DPR RI akan terus mengawal agar program MBG berjalan aman, higienis, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (af/hi) Pilihan Redaksi: Menakar Urgensi Transformasi Total KemenP2MI demi Perlindungan Paripurna