Prabowo Klaim Pangkas Anggaran Tidak Produktif Hingga Rp308 Triliun

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan keberhasilan pemerintah pusat dalam menghemat anggaran belanja negara sebesar Rp308 triliun melalui efisiensi tahap awal. Pemangkasan ini menyasar pos belanja kementerian dan lembaga yang dinilai tidak produktif serta berpotensi menjadi celah tindak pidana korupsi. Presiden menegaskan bahwa penyisiran anggaran dilakukan terhadap pengeluaran yang dianggap "akal-akalan" agar APBN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," kata Presiden Prabowo di Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Baca Juga: Pemkot DKI Jakarta Timur Terima 84 Aduan THR Pemerintah secara spesifik memangkas biaya operasional yang tidak esensial, seperti biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor (ATK), hingga pengadaan rutin komputer yang dilakukan hampir setiap tahun. Presiden juga menyoroti kebiasaan rapat dan seminar di luar kantor yang dianggap tidak menyentuh persoalan utama seperti pengentasan kemiskinan. Ketidakefisienan ini tercermin dari indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di level 6,5. Angka ini menunjukkan adanya inefisiensi sekitar 30% atau setara 75 miliar dolar AS dari total APBN yang mendekati Rp3.700 triliun. Baca Juga: Bea Cukai Buru Pemilik Yacht Pengemplang Pajak Guna menekan beban operasional negara lebih lanjut, Presiden Prabowo mewacanakan penerapan pola kerja baru. Skema pengurangan hari kerja atau bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi sebagian besar pegawai pemerintah tengah dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang. "Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah," tutur Presiden merujuk pada keberhasilan pola kerja saat masa pandemi COVID-19. Langkah efisiensi ini diharapkan dapat menutup celah penyimpangan anggaran sekaligus mengalokasikan dana negara pada sektor yang lebih produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. (af/ri) Pilihan Redaksi: Reformasi Perlindungan Upah Awak Kapal Perikanan Asing Taiwan

Baca Berita Lainnya di Google News