Kerja Sama RI–Australia Diperluas, Dari Penyelundupan Manusia hingga Imigrasi

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat memperkuat sinergi dalam menangani tantangan lintas negara, mulai dari isu penyelundupan manusia hingga optimalisasi program visa bagi generasi muda. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke di Jakarta, Selasa (27/1/2026). Menko Yusril menegaskan bahwa komunikasi yang erat merupakan kunci untuk menyelaraskan perbedaan regulasi dan prosedur administratif kedua negara. Baca Juga: Pemprov Bengkulu Kaji Berikan Bantuan Hukum Bagi Korban TPPO di Kamboja  Salah satu fokus utama adalah penanggulangan penyelundupan manusia melalui pendekatan kolaboratif yang menyeimbangkan aspek keamanan dan kemanusiaan. “Kunjungan ini mencerminkan kesungguhan kedua negara untuk memperkuat hubungan yang sudah terbangun lama, terutama dalam penanganan berbagai persoalan lintas negara yang semakin kompleks,” ujar Yusril Ihza Mahendra. Dalam sektor imigrasi, pemerintah Indonesia secara khusus menyoroti tingginya minat masyarakat terhadap program Working Holiday Visa (WHV). Baca Juga: Ratusan Ribu Pekerja Magang di Jepang Belum Manfaatkan BPJS  Ditjen Imigrasi berharap adanya peluang penambahan kuota permohonan dari Indonesia ke Australia, seiring dengan perbaikan sistem pendaftaran untuk mengantisipasi tingginya lalu lintas pendaftar di masa mendatang. Isu perlindungan warga negara juga menjadi poin krusial. Menko Yusril menyampaikan perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait kemungkinan kerja sama pemulangan narapidana warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Indonesia saat ini tengah menjajaki skema perjanjian dengan sejumlah negara mitra guna merealisasikan pemulangan tersebut. Menteri Tony Burke menyambut positif penguatan kerja sama ini dan memandang Indonesia sebagai mitra utama di kawasan. Selain imigrasi, Australia berkomitmen untuk bekerja lebih erat dalam bidang penegakan hukum dan keamanan siber. (AP/Hi) Pilihan Redaksi: Ekstradisi Atau Represi: Jangan Manjakan Kriminal Siber  Baca Berita Lainnya di Google News