
Bima Arya Sebut Partai Politik Jadi Penyebab Pilkada Harus Digelar Secara Langsung

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta- Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menolak usulan Pemilihan Kepala Daerah yang dipilih DPRD hanya berdasarkan alasan biaya politik yang mahal. Dia menilai persoalan biaya politik tidak bisa disederhanakan begitu saja karena melibatkan banyak dimensi kompleks.
Bima Arya menyampaikan pandangannya dalam diskusi daring yang diselenggarakan Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Minggu (27/7/2025). Wamendagri menekankan bahwa biaya politik yang tinggi disebabkan oleh berbagai faktor struktural dalam sistem politik Indonesia.
"Jangan sampai kita sederhanakan bahwa ini politiknya mahal. Ya sudah kembali ke DPRD, kan tidak seperti itu," kata Bima dalam diskusi tersebut.
📖 Baca Juga ↗Wamendagri: Perlu Sistem Pengawasan Dalam Kebijakan WFA untuk ASNMenurut Bima, biaya politik yang mahal antara lain disebabkan kelemahan partai politik dalam membangun kaderisasi dan melakukan advokasi. Dia menyoroti pentingnya memperkuat kelembagaan partai politik sebagai solusi jangka panjang.
Wamendagri menyambut baik wacana peningkatan dana bantuan politik untuk partai politik meski mengakui hal tersebut bukan narasi populer saat ini. Dia menegaskan pentingnya pendanaan politik yang memadai untuk memperkuat sistem demokrasi.
📖 Baca Juga ↗Kemendagri-KAS Jerman Gelar Lokakarya Antikorupsi untuk ASN"Jadi party funding, pendanaan politik, ini sangat penting sekali," kata dia.
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



