
BNPT: Generasi Muda Paling Rentan Infiltrasi Paham Radikal di Media Sosial

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut generasi muda sebagai kelompok paling rentan terhadap infiltrasi paham radikal melalui media sosial maupun platform digital.
Kepala BNPT Eddy Hartono menekankan pentingnya membina komunitas kreatif muda karena kerentanan mereka terhadap penyebaran paham radikal di ruang digital. Pencegahan sejak dini melalui penguatan literasi digital menjadi langkah utama yang harus dilakukan.
"Kami berkomitmen penuh untuk terus mendukung setiap langkah inovatif yang diambil oleh Kementerian Komunikasi dan Digital," kata Eddy di Jakarta pada Jumat (1/5/2026).
BNPT mengajak generasi muda untuk menjadi agen perubahan di ruang digital agar mampu memproduksi kontra narasi yang positif dan inspiratif. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibanding hanya melakukan penindakan terhadap konten radikal.
Eddy juga menekankan benteng perlindungan terhadap anak-anak harus diperkuat. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas menjadi instrumen vital dalam memberikan edukasi literasi digital.
PP Tunas dirancang berbasis pada berbagai nilai kebangsaan dan moderasi untuk melindungi anak dari ancaman radikalisasi di ruang digital. Eddy menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah melalui penerbitan PP Tunas sebagai respons terhadap kebutuhan negara dan masyarakat di era digital.
BNPT bersama Kemenkomdigi akan memperkuat sejumlah langkah strategis ke depan. Langkah tersebut mulai dari integrasi konten resiliensi bangsa dalam program literasi digital nasional, peningkatan koordinasi dalam pengawasan dan penindakan konten radikal, hingga pemberdayaan komunitas kreatif muda.
"Kita juga perlu mengakselerasi monitoring dan penindakan agar proses 'take down' (penghapusan) konten radikal terorisme dapat berjalan lebih responsif dan akurat," katanya.
Kepala BNPT menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam menjaga ruang digital dari ancaman radikalisme dan terorisme, khususnya terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan. BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam menanggulangi terorisme, terutama di era digital ketika batas-batas fisik semakin memudar.
Eddy menambahkan keterlibatan sektor privat adalah sinyal positif untuk mendukung implementasi regulasi pemerintah, khususnya PP Tunas. Salah satunya melalui komitmen platform gim daring Roblox yang mulai menyelaraskan operasional dengan regulasi di Indonesia.
Roblox menerapkan verifikasi usia atau age verification serta pembatasan fitur komunikasi yang berpotensi disalahgunakan untuk penyebaran paham radikal dan rekrutmen daring. Langkah ini dinilai krusial mengingat platform gim kerap menjadi pintu masuk yang luput dari pengawasan.
"Kami mengapresiasi komitmen itu. Ini merupakan langkah krusial, mengingat platform gim kerap menjadi pintu masuk yang luput dari pengawasan dalami penyebaran paham radikal kepada anak-anak," kata Eddy.
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



