Buruh Masih Belum Puas Kenaikan UMP Jakarta

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan ketidakpuasan sebagian kalangan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876 merupakan hal yang wajar dalam dinamika kehidupan ketenagakerjaan.

Rano mengatakan, penetapan UMP Jakarta 2026 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026 telah melalui mekanisme resmi Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah daerah, perwakilan buruh, serta pengusaha.

“Kalau pun memang timbul ada ketidakpuasan, itu sangat wajar. Itu dinamika kehidupan. Karena itu nanti kita cari jalannya seperti apa,” kata Rano di Jakarta, Minggu (26/12/2025).

Ia menjelaskan, peraturan gubernur (Pergub) tentang UMP DKI Jakarta 2026 disusun melalui proses musyawarah yang panjang.

Menurutnya, apabila terdapat reaksi lanjutan berupa aksi demonstrasi atau unjuk rasa dari kalangan buruh, hal tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional warga.

“Kalaupun Pak Gubernur sudah mengeluarkan peraturan gubernur, itu melalui proses panjang. Apakah nanti kawan-kawan buruh akan demo atau protes, itu kembali kepada hak,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan kenaikan UMP Jakarta 2026 sebesar 6,17 persenatau Rp333.115, dari sebelumnya Rp5.396.761 menjadi Rp5.729.876.

Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 sebagai acuan perhitungan upah minimum.

Pramono menegaskan seluruh perusahaan di Jakarta wajib menerapkan besaran UMP terbaru tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya menyeimbangkan kepentingan buruh dan pengusaha dalam penetapan upah minimum.

Pemprov DKI berharap kebijakan UMP Jakarta 2026 dapat menjaga stabilitas hubungan industrial serta tidak berujung pada aksi mogok kerja yang berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi di ibu kota.