Dewan Perdamaian ala Trump Dinilai Terlalu Elitis

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI, Jusuf Kalla mengkritik Dewan Perdamaian untuk Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena dinilai tidak melibatkan masyarakat lokal. JK menilai masih terdapat kekurangan dalam proses perdamaian, khususnya minimnya keterlibatan warga setempat yakni Palestina dan Israel. Menurutnya, niat perdamaian harus dimulai dari pemahaman terhadap akar masalah di masyarakat yang terdampak langsung konflik. "Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat," katanya pada Minggu (25/1/2026). JK menekankan bahwa proses perdamaian tidak boleh hanya melibatkan negara-negara besar tetapi juga harus melibatkan masyarakat lokal. Masyarakat yang mengalami langsung konflik harus diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali. "Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung," tegasnya. Baca Juga : Trump Beri Ancaman Bagi Negara yang Tak Dukung Ambisi Kuasai Greenland  Ia juga menyoroti gagasan perdamaian yang digagas Trump cenderung bersifat elitis. Dalam konteks tersebut, ia menyebut Indonesia perlu mendorong agar inisiatif Dewan Perdamaian tidak hanya dikontrol oleh negara-negara besar. Indonesia perlu mendorong keterlibatan masyarakat setempat dalam proses perdamaian, bukan hanya negara-negara besar yang menentukan arah perdamaian. Warga di wilayah konflik harus dilibatkan dalam membangun dan mendamaikan negaranya sendiri. "Indonesia perlu mendorong keterlibatan masyarakat setempat," ujarnya. JK menegaskan bahwa tanpa keterlibatan masyarakat lokal, proses perdamaian akan sulit berjalan efektif dan berkelanjutan. Kritik ini muncul setelah Presiden RI Prabowo Subianto ikut menandatangani piagam Dewan Perdamaian untuk Gaza yang diluncurkan Trump pada Kamis (22/1/2026) di sela acara World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Penandatanganan piagam tersebut menandakan keikutsertaan Indonesia dalam badan internasional yang digagas Trump untuk menyelesaikan konflik Gaza. Namun kritik JK menunjukkan kekhawatiran bahwa inisiatif ini mungkin tidak akan efektif tanpa melibatkan suara rakyat Palestina dan Israel yang langsung terdampak. (Sin/Ri) Pilihan Redaksi : Imigrasi: Garda Terdepan Penjaga Pintu Gerbang dalam Pencegahan PMI Non Prosedural dan TPPO Baca Berita Lainnya di Google News