Tenaga Ahli Muda Bakom RI, Hariqo Satria menyampaikan, berbeda dengan program pemerintah lainnya, MBG dinilai lebih mudah diawasi karena melibatkan distribusi langsung ke penerima manfaat.
"Setiap orang hampir mempunyai kemampuan untuk mendeteksi," ujar Hariqo pada Sabtu (21/2/2026). Saat ini 107 negara telah memiliki kebijakan nasional pemberian makan bergizi di sekolah, meningkat sejak 2020. Indonesia membangun sistem ini dalam kurang dari dua tahun, sementara negara lain membutuhkan waktu puluhan tahun. Program ini telah menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja baru yang meringankan beban ekonomi keluarga. Penerima manfaat mencakup ibu hamil hingga pelajar di seluruh Indonesia dengan distribusi makanan bergizi setiap hari.Baca Juga : Menko Pangan Mengapresiasi Dapur MBG Nikmat Barokah Surabaya "Di mana adanya korupsi dan penyimpangan," tambahnya. Hariqo menegaskan anggaran pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan tidak dipotong untuk membiayai MBG. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berhasil menjalankan program yang belum pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya dengan skala besar. Meski diklaim transparan, Bakom RI mengakui pengawasan masyarakat tetap krusial untuk mencegah penyimpangan di lapangan. Keterlibatan publik dalam mengawasi distribusi dan kualitas makanan bergizi menjadi kunci keberhasilan program yang menyasar puluhan juta penerima ini. (Sin/Ah) Pilihan Redaksi : Mengawal Gerbang Negara: Analisis Mendalam Kewenangan Baru Imigrasi Pasca UU 63/2024
Baca Berita Lainnya di Google News
