
Direktur PAI: Jangan Terbawa Sesat Pikir dan Fitnah

VOICEINDONESIA,BANDUNG - Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Amrullah menegaskan perlunya para pemangku kepentingan (stakeholder) Pendidikan Agama Islam untuk menahan diri dan mencerna masalah dengan jernih terkait berita yang beredar mengenai sikap Menteri Agama yang dianggap menyamakan azan dengan suara gonggongan anjing.
“Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sama sekali tidak memiliki niat, eksplisit maupun implisit, dzahir maupun batin, untuk menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Saat ini, banyak sekali pemberitaan yang menyudutkan Gusmen dengan dasar sesat pikir dan su’udzon. Jangan mudah terpengaruh dan terbawa olehnya,” kata Amrullah di Bandung, Sabtu (26/2/2022).
Amrullah menyampaikan hal tersebut saat ditemui pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pendidikan Agama Islam tahun 2022. Giat ini berlangsung tiga hari, 24 - 26 Februari 2022. Rakor dihadiri para Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Provinsi, Pejabat Pengembang Teknologi Pembelajaran, pengelola Sistem Informasi pada Kantor Kementerian Agama Provinsi, dan operator Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) Pendis.Â
“Sesat pikir (logical fallacy) yang dikonstruksi sedemikian rupa memiliki daya rusak yang tinggi terhadap kebenaran dan substansi sesungguhnya. Pernyataan Gusmen sama sekali tidak bermuatan dan bermaksud menyamakan gonggongan anjing dengan suara azan. Itu fitnah,” lanjutnya.
Menurut Amrullah, muatan utama dari pesan yang disampaikan Gusmen adalah desibel suara, dan suara gonggongan anjing adalah desibel suara itu sendiri, sebagaimana dentuman suara knalpot motor atau petasan, bukan pada makna status najisnya. Â
Direktur juga menyatakan, pesan dasar dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara, justru adalah upaya memperkuat pesan yang sama yang disampaikan dalam Instruksi Dirjen Binmas Islam Nomor KEP/d/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla, dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B.3940/DJ.III/HK.00.07/2018 Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla.Â
Dengan demikian, apa yang berkembang sebagai anggapan di masyarakat bahwa Menteri Agama membuat langkah keliru dan menistakan azan, meminjam istilah Aaron X Fellmeth dan Maurice Horwitz (Guide to Latin International Law, 2011), adalah contradictio in adiecto; apa yang ada pada diri Gusmen, dengan atribusi personal, kewenangan, dan kebijakannya adalah jawaban dengan sendirinya yang mementahkan anggapan miring tersebut.Â
Untuk itu, Amrullah berharap pada seluruh insan Pendidikan Agama Islam untuk tidak mudah termakan oleh berita dan framing negatif yang dikembangkan. Sebaliknya, sesuai dengan semangat Rakor Pendidikan Agama Islam 2022 tentang pentingnya sikap moderat dalam beragama, semua pihak perlu mengedepankan kedewasaan dalam beragama dengan  mewaspadai upaya dan tindakan yang memecah belah, serta mengedepankan sikap tabayun jika menemukan indikasi atau berita negatif. (*)
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



