VOICEIndonesia.co,Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan bahwa pihaknya menargetkan 1.000 peminat mendaftar untuk mendapatkan Golden Visa pada tahun 2024.
Silmy yang ditemui usai Upacara Peringatan Hari Bhakti Imigrasi Ke-74 di Jakarta, Jumat, itu mengatakan bahwa sejauh ini sudah tercatat sekitar 270 peminat Golden Visa. Dia menyebut pihaknya memang mengedepankan kualitas, bukan kuantitas.
“Kurang lebih peminatnya yang sudah mendaftar karena ini size-nya (cakupan) besar ya, itu sudah ada sekitar 270 peminat Golden Visa. Target kami di 2024 itu 1.000. Ya, jadi ini memang tidak kuantitas, kita kan mencari kualitas,” ujar Dirjen Imigrasi.
Baca Juga : Imigrasi Palangka Raya Buka Layanan Pembuatan Paspor di Barito Utara
Dia memerinci, sebanyak 270 peminat yang sudah mendaftar datang dari berbagai macam negara.
“Bermacam-macam, ya. Ada yang dari Korea, Jepang, China, terus kemudian juga dari Amerika Serikat. Terus visa diaspora juga mereka sedang explore (menjajaki),” katanya.
Ditjen Imigrasi juga mencatat sebagian dari peminat Golden Visa berasal dari mereka yang justru sudah berada di Indonesia. Sebab itu, pemerintah tengah menyiapkan peraturan izin tinggal peralihan.
“Peminatnya sudah banyak, terutama yang malah sudah berada di Indonesia. Makanya kita lagi siapkan namanya peraturan izin tinggal peralihan karena dia sudah ada di Indonesia, mau berinvestasi,” kata Silmy.
Baca Juga : Imigrasi Denpasar Deportasi Investor Bodong Asal Kazakhstan
Kebijakan Golden Visa diluncurkan oleh Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 mengenai Visa dan Izin Tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 tahun 2023 yang diundangkan pada 30 Agustus 2023.
Layanan visa jenis ini memungkinkan WNA menetap di Indonesia selama lima sampai dengan 10 tahun dalam rangka mendukung perekonomian nasional.
Adapun perayaan Hari Bhakti Imigrasi ke-74 hari ini, Jumat, mengusung tema “Transformasi Peran Keimigrasian Melalui Strategi Digitalisasi”. Momentum ini dijadikan sebagai komitmen Imigrasi dan Kemenkumham untuk mengekspansi digitalisasi dalam keimigrasian di Indonesia. (*)
