BGN Diminta Serap Hasil Petani dan UMKM untuk Kebutuhan MBG

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk penyerapan hasil panen para petani lokal serta komoditas dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini dinilai sangat krusial agar anggaran besar negara tidak menguap ke jaringan korporasi besar, melainkan berputar di akar rumput untuk memicu dampak ekonomi berganda (multiplier effect) bagi masyarakat kelas bawah.

Saan mengingatkan bahwa esensi utama dari program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini memiliki fungsi ganda, yakni menumpas masalah tengkes (stunting) sekaligus menjadi motor penggerak kedaulatan pangan lokal.

Oleh karena itu, skema rantai pasok dapur umum di setiap daerah wajib memprioritaskan pasokan sayur, beras, telur, hingga daging langsung dari kelompok tani dan pedagang kecil setempat.

"Saya yakin pemerintah dalam hal ini BGN akan terus berupaya untuk menyerap apa yang menjadi hasil-hasil dari petani dan UMKM untuk kebutuhan MBG," kata Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Politisi ini menekankan bahwa pelibatan sektor usaha mikro secara masif akan menjadi bantalan ekonomi yang kuat bagi masyarakat pedesaan.

Jika tata kelola penyerapan ini berjalan optimal, program pemenuhan gizi nasional tersebut secara otomatis akan mendongkrak pendapatan riil kaum petani dan merangsang geliat produksi industri rumahan di daerah-daerah.

"Dan itu kan salah satu semangat dari MBG juga kan," tutur Saan.

Sebelumnya, Istana melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, memastikan bahwa pemerintah tengah melakukan perombakan dan pembenahan total pada sistem tata kelola distribusi Program MBG.

Langkah evaluasi ini digulirkan demi mempertajam ketepatan sasaran penerima manfaat serta menyisir potensi kebocoran anggaran, tanpa mengurangi sedikit pun standardisasi kualitas gizi makanan yang disajikan kepada masyarakat.

Dudung menegaskan bahwa pengawasan ketat dari hulu ke hilir diprioritaskan agar pemanfaatan sirkulasi uang negara memberikan dampak kesehatan yang nyata dan terukur bagi anak-anak sekolah serta ibu hamil.

Sinergi dengan pengawas internal dan lembaga legislatif akan terus diperketat agar efisiensi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tetap terjaga secara akuntabel.

"Pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis bukan untuk mengurangi layanan, tetapi untuk memastikan setiap rupiah APBN semakin tepat sasaran, semakin tepat dampak gizi, dan semakin besar manfaatnya bagi masyarakat," ujar Dudung Abdurachman dalam konferensi pers di Bina Graha, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (26/6/2026).