Go Digital, Kemendagri Dorong Daerah Sukseskan Mal Pelayanan Publik

VOICEIndonesia.co, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mendorong seluruh daerah menyukseskan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Hal itu ditegaskan Suhajar saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan sambutan pada acara Peresmian Bersama MPP dan Penguatan Komitmen Penerapan MPP Digital di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

“Kami Kemendagri, Pak Mendagri sudah mempunyai komitmen yang kuat akan mendorong seluruh daerah untuk menyukseskan SPBE dan Mal Pelayanan Publik menuju digitalisasi,” katanya.

Suhajar dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang turut hadir dalam acara tersebut.

Pasalnya, MenPAN-RB telah bekerja siang-malam tidak kenal lelah untuk memajukan inovasi-inovasi pelayanan publik di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan Menkes dalam memajukan pelayanan publik yang lebih inovatif.

“Bapak Menkes, Alhamdulillah nanti kalau kita ada waktu kita singgah kantor Pak Menkes, ini kantornya Pak Mendagri sudah lihat, saya belum sempat ke sana, Pak Mendagri memuji inovasi digitalisasi di kantornya Pak Menkes,” ungkapnya.

Baca Juga: BP2MI Bedah Buku Perang Semesta Melawan Sindikat Penempatan Ilegal

Ia menambahkan, peningkatan pelayanan publik yang inovatif harus ditingkatkan untuk mendukung kemajuan suatu negara.

Ini selaras dengan penelitian Mark Turner yang menunjukkan bahwa negara yang lebih cepat maju melampaui negara tetangganya adalah yang mampu mentransformasi pemerintahannya menjadi organisasi pelayanan. Misalnya, Singapura, Taiwan, Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia.

“Artinya, kalau mau maju ya ubah jadi pelayanan, apa pun, bupati ya pelayan, kami Sekjen Kemendagri melayani, kira-kira seperti itu,” tuturnya.

Penelitian Turner tersebut, lanjut Suhajar, membantah pemikiran dari Perdana Menteri Singapura tahun 1959–1990 Lee Kuan Yew yang menulis di dalam bukunya, bahwa negara-negara yang membatasi kebebasan lebih maju daripada negara demokrasi.

Padahal, Singapura menjadi lebih maju setelah mengubah pemerintahannya menjadi organisasi pelayanan publik yang efektif.

“Nah, efektifnya ini hari ini harus di-connecting-kan dengan teknologi informasi, makanya pelayanan dan digitalisasi, semua akan sangat lengkap nanti kita mendapatkan arahan dari Bapak MenPAN-RB,” tandas Suhajar.* (Af)