VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Puan mengingatkan agar polemik politik yang berkembang disikapi secara tenang dan tidak memicu keresahan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat ditanya mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran serta mekanisme yang harus ditempuh DPR apabila hal itu benar-benar terjadi.
"Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan mengatakan, DPR saat ini masih akan mempelajari berbagai masukan dan laporan yang diterima pimpinan terkait polemik Wakil Presiden Gibran.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR untuk menyikapi persoalan tersebut.
Puan mengungkapkan, laporan mengenai usulan itu telah diterima pimpinan DPR. Namun, lembaga legislatif tersebut belum menentukan langkah yang akan diambil.
"Kami memang sudah menerima laporan tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh proses harus berjalan sesuai aturan dan konstitusi. Karena itu, DPR tidak akan terburu-buru mengambil keputusan sebelum mendengarkan masukan dari fraksi maupun komisi terkait.
Polemik mengenai posisi Gibran kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA. Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Perkembangan putusan tersebut memunculkan desakan sejumlah pihak agar DPR menggunakan mekanisme konstitusional untuk menyikapi polemik tersebut.
Puan kembali mengingatkan agar semua pihak menghormati proses yang berjalan dan tidak membangun spekulasi mengenai kemungkinan yang belum terjadi. (rnm)
