VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pimpinan DPR RI telah menerima laporan pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan laporan tersebut akan ditindaklanjuti setelah pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Puan mengatakan, pimpinan DPR belum menentukan langkah yang akan ditempuh. DPR terlebih dahulu akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi terkait sebelum memutuskan mekanisme tindak lanjut.
"Kami memang sudah menerima laporan tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Puan, berbagai masukan sebenarnya telah diterima pimpinan DPR selama masa reses. Aspirasi tersebut disampaikan melalui fraksi maupun anggota DPR yang sebelumnya berkomunikasi dengan pimpinan.
"Setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi. Kemarin saat reses pun sudah banyak masukan yang kami terima melalui fraksi, juga melalui teman-teman anggota fraksi terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh DPR, bagaimana mekanismenya," ujarnya.
Puan menegaskan, pimpinan DPR akan mempelajari seluruh laporan sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut," katanya.
Polemik ini mencuat setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan menyatakan dokumen tersebut tidak sah. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA.
Perkembangan putusan tersebut kemudian memunculkan desakan politik agar DPR menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyikapi persoalan tersebut.
Sejumlah anggota DPR pun mulai menggalang dukungan untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat. Namun, hingga kini pimpinan DPR masih akan mempelajari laporan dan menentukan mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan.
Puan menegaskan DPR akan tetap berpegang pada konstitusi dalam menyikapi persoalan tersebut.
