Hindari Penyimpangan, Bansos Bakal Disalurkan Lewat Platform Digital

VOICEINDONESIA.CO, Banyuwangi - Pemerintah mulai menguji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyebut langkah ini sebagai komitmen untuk memastikan bansos lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran. Perlinsos dikembangkan bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dengan konsep meminimalkan interaksi tatap muka guna mengurangi potensi penyimpangan. Baca Juga: Pemerintah Targetkan Jutaan Lapangan Kerja Lewat Paket Ekonomi 2025  Platform ini menghubungkan berbagai basis data pemerintah, mulai dari Dukcapil, BKN, BPJS Kesehatan, BPN, hingga SAMSAT. Dengan sistem tersebut, data penerima bansos diverifikasi otomatis. “Intinya mengurangi orang ketemu orang, menghindari penyimpangan,” kata Gus Ipul dalam Dialog Pilar Sosial, Camat, Lurah, dan Kepala Desa di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Kamis (2/10/2025) malam. Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena dinilai representatif, baik dari sisi kesiapan infrastruktur digital maupun keterbatasan jaringan internet. Baca Juga: Industri Baja Nasional Disebut Memprihatinkan, Ini Penyebabnya  Hingga saat ini, lebih dari 250 ribu warga setempat telah mendaftar melalui Perlinsos, sebagian besar menggunakan smartphone dan biometrik. Meski demikian, sekitar 70 persen pendaftar masih memerlukan pendampingan. Gus Ipul menekankan perlunya edukasi dari pemerintah desa dan pilar sosial agar masyarakat bisa mendaftar secara mandiri. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas dukungan program ini. “Kami bersyukur Banyuwangi dijadikan pilot project, walaupun masih banyak tantangan, alhamdulillah secara keseluruhan transformasi digital bansos bisa berjalan baik,” ujarnya. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Bagus (31), menilai sistem ini mempermudah pemetaan kondisi masyarakat, termasuk kepemilikan aset hingga perilaku berisiko seperti judi online. “Cukup dengan KTP dan smartphone, masyarakat bisa mendaftar,” katanya. Acara ini juga dihadiri Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Amania, Bupati Banyuwangi periode 2010–2021 Abdullah Azwar Anas, serta jajaran pejabat Kemensos dan Pemda Banyuwangi.