Hingga Akhir 2025, Ribuan Napi Risiko Tinggi Dipindahkan ke Lapas Nusakambangan

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mencatat sebanyak 1.882 narapidana berisiko tinggi (high risk) telah dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan pengamanan maksimum dan super maksimum di Nusakambangan, Jawa Tengah, hingga akhir tahun 2025.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat keamanan serta menekan gangguan ketertiban di dalam lapas dan rumah tahanan (rutan).

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menyampaikan, pemindahan narapidana risiko tinggi merupakan bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan lapas bebas narkotika dan telepon genggam ilegal, sekaligus menerapkan sistem pembinaan berbasis tingkat risiko warga binaan.

“Sampai menjelang tutup tahun ini, total sudah 1.882 warga binaan high risk dari seluruh Indonesia kami pindahkan ke Nusakambangan. Kami berharap langkah ini berdampak besar terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban di lapas dan rutan,” kata Mashudi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/12/2025).

Mashudi menegaskan, kebijakan ini sejalan dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, yang menekankan pentingnya pengendalian narkotika dan alat komunikasi ilegal di lingkungan pemasyarakatan.

Selain aspek keamanan, Mashudi menyebut pemindahan ke lapas super maksimum juga bertujuan mendorong perubahan perilaku narapidana agar menyadari kesalahan dan siap kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum.

Pemindahan terbaru dilakukan pada Sabtu (27/12/2025) terhadap 130 warga binaan risiko tinggi asal Jambi, Riau, dan Banten.

Mereka ditempatkan di sejumlah lapas di Nusakambangan, yakni Lapas Batu (5 orang), Lapas Karanganyar (31 orang), Lapas Besi (17 orang), Lapas Gladakan (30 orang), Lapas Narkotika (17 orang), dan Lapas Ngaseman (30 orang).

Kepala Lapas Batu sekaligus Koordinator Wilayah Nusakambangan, Irfan, mengatakan seluruh proses pemindahan dikawal ketat oleh Direktorat Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, petugas Kantor Wilayah Ditjenpas daerah asal, serta kepolisian.

“Penerimaan dilakukan sesuai prosedur operasional standar, termasuk pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi warga binaan,” ujarnya. (af/hi)