Jangan Andalkan APBN, Swasta Diminta Biayai Sekolah Rakyat

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mendesak pemerintah memastikan keberlanjutan program Sekolah Rakyat dengan alokasi anggaran berkelanjutan.

Menurutnya, program pendidikan gratis ini penting demi pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"Kami DPR RI terus mendorong supaya pemerintah ini menganggarkan terus. Jangan berhenti di tengah jalan," ujar Husni dalam diskusi daring Kabar Nusantara bertajuk Mengawal Implementasi Sekolah Rakyat, Jumat (8/8/2025).

Husni menilai pembiayaan Sekolah Rakyat tidak harus bergantung pada APBN. Ia mendorong keterlibatan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Seperti perusahaan-perusahaan memberikan CSR-nya. Itu adalah sebuah tanggung jawab moral," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut APBN 2025 mengalokasikan Rp2,14 triliun untuk program Sekolah Rakyat dan akan meningkat pada 2026.

Dari target 159 sekolah, sebanyak 63 sekolah rakyat telah beroperasi sejak 14 Juli 2025, menampung lebih dari 9.000 siswa.

Sri Mulyani menegaskan program ini adalah bentuk keberpihakan nyata kepada anak-anak keluarga kurang mampu agar memperoleh pendidikan berkualitas dan bekal masa depan yang lebih baik.

Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas di seluruh Indonesia.