Jejak Gelap Migrasi di Rezim Ekonomi: SBMI Meluncurkan Catatan Akhir Tahun 2025 yang Menyoroti Krisis HAM

VOICEINDONESIA.CO,Jakarta – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) akan menutup tahun 2025 dengan sebuah gebrakan advokasi melalui peluncuran dokumen kritis dan reflektifnya, Catatan Akhir Tahun (CATAHU) SBMI 2025. Dokumen ini secara tajam mengangkat tema “Jejak Gelap Migrasi di Rezim Ekonomi: Jaringan Bisnis Perdagangan Orang dan Runtuhnya Hak Asasi di Era Krisis Iklim.” Peluncuran ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 18 Desember 2025, mulai pukul 11.30 WIB di Dia.lo.gue Kemang, Jakarta Selatan dan akan disiarkan langsung melalui kanal youtube VOICEIndonesia.co. ini menjadi penanda penting bahwa persoalan migrasi hari ini telah mencapai titik darurat yang kompleks dan multidimensi. Kegagalan Tata Kelola dan Eksploitasi yang Berulang Sepanjang tahun 2025, data yang dicatat oleh SBMI kembali menunjukkan pola yang memprihatinkan,tingginya angka kasus perdagangan orang (TPPO), kerja paksa, dan pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sorotan utama tertuju pada sektor-sektor yang telah lama menjadi ladang eksploitasi, seperti Awak Kapal Perikanan (AKP) migran dan Pekerja Rumah Tangga (PRT), bahkan diperparah dengan kemunculan modus baru yang kejam, seperti forced scamming. CATAHU 2025 hadir untuk menanggapi pola berulang ini, menegaskan bahwa akar masalah migrasi paksa bukan lagi sekadar isu ketenagakerjaan biasa. Ia adalah cerminan langsung dari tata kelola migrasi yang lemah, di mana orientasi kebijakan negara masih secara dominan menitikberatkan pada penempatan dan pengejaran remitansi semata. Arah kebijakan yang berfokus pada ekonomi ini, ironisnya, telah membuka ruang lebar bagi praktik bisnis yang mengeksploitasi kerentanan migran, didukung oleh pembiaran struktural terhadap jaringan perdagangan orang yang melibatkan aktor bisnis, perantara, hingga inkonsistensi antar-kementerian. Migrasi Paksa dalam Bayang-Bayang Krisis Iklim Salah satu temuan paling krusial dalam CATAHU 2025 adalah penegasan bahwa migrasi paksa hari ini tidak dapat dipisahkan dari krisis iklim, perampasan ruang hidup, dan kegagalan negara dalam membangun tata kelola migrasi yang berbasis hak asasi manusia. Riset mendalam yang dilakukan SBMI di wilayah pesisir Pemalang, misalnya, menunjukkan keterhubungan yang mencolok,krisis iklim yang meruntuhkan mata pencaharian nelayan dan masyarakat pesisir secara langsung meningkatkan dorongan migrasi paksa ke sektor-sektor berisiko tinggi, termasuk menjadi AKP migran. Dalam situasi rentan ini, lemahnya pengawasan dan kebijakan yang tidak konsisten justru menjadi pemicu suburnya praktik perdagangan orang dan kerja paksa. Momentum untuk Resolusi dan Keadilan Sosial Peluncuran CATAHU SBMI 2025 ini merupakan momentum strategis yang melampaui sekadar pemaparan data. Ini adalah panggilan untuk dialog kritis lintas pemangku kepentingan mulai dari perwakilan pemerintah (Kementerian Ketenagakerjaan, KP2MI, KEMENHUB, KKP, Kemlu), jaringan masyarakat sipil, hingga akademisi dan DPR RI. Melalui sesi Talkshow yang melibatkan beragam pihak, termasuk Solidaritas Perempuan, SAKTI, DPR RI, dan asosiasi P3MI/Manning Agency, SBMI berharap dapat merumuskan resolusi konflik tata kelola AKP migran serta menentukan arah perlindungan PMI ke depan yang secara tegas berpihak pada korban dan keadilan sosial. SBMI mengundang seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan khususnya rekan-rekan media, untuk hadir dan menggunakan CATAHU 2025 ini sebagai alat advokasi kebijakan dan referensi publik, guna memastikan jejak gelap migrasi di Indonesia dapat dihentikan.(red)