
Kapolri Singgung Kritik ke Polri, Tegaskan Jadi Evaluasi Perbaiki Diri

VOICEINDONESIA,JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons sejumlah tagar kritik terhadap Korps Bhayangkara yang viral di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Ia lantas meminta agar fungsi pengawasan dapat dijalankan dengan lebih kuat lagi.
Dalam hal ini, hal tersebut disampaikan oleh Kapolri saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi analisis dan evaluasi Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri di Yogyakarta, Jumat (17/12).
Jenderal bintang empat itu, menyinggung bahwa muncul fenomena #PercumaLaporPolisi hingga #1Hari1Oknum yang merupakan bentuk dari penilaian masyarakat terhadap organisasinya.
“Akhir-akhir ini muncul banyak sekali fenomena yang muncul di media sosial yang tentunya ini juga menjadi bagian yang harus kita cermati,” kata Listyo dalam arahannya sebagaimana disiarkan akun YouTube Divisi Humas Polri.
Kemudian, ia juga menyinggung fenomena publik terkait penanganan kasus yang tak dilakukan kepolisian apabila tidak viral di media sosial.
Dalam hal ini, hal tersebut tertuang menjadi sebuah tagar #ViralForJustice. Ia pun meminta agar jajaran pengawasan di kepolisian dapat menangkap fenomena tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi.
“Muncul fenomena No Viral No Justice. Jadi kalau tidak diviralkan, maka hukum tidak berjalan,” ucapnya.
Listyo menjelaskan bahwa fenomena tersebut membuat warganet membagikan perbandingan penanganan kasus-kasus yang telah diviralkan berbeda dengan yang dilaporkan dalam kondisi biasa.
“Mereka melihat bahwa yang diviralkan kecenderungannya akan selesai dengan cepat. Ini tentunya adalah fenomena yang harus kemudian kita evaluasi kenapa ini bisa terjadi,” tambah dia.
Mantan Kabareskrim Polri itu meminta agar jajaran anak buahnya dapat menerima semua persepsi-persepsi yang muncul di publik terkait dengan kinerja kepolisian.
Dia menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan waktu bagi organisasi untuk memperbaiki diri, berbenah dan memberikan yang lebih baik. “Untuk memenuhi harapan masyarakat,” katanya.
Sebagai informasi, sejumlah kontroversi terkait kinerja Polri kerap muncul sepanjang 2021 ini. Meski, hasil survei Indikator Politik memaparkan bahwa kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meningkat menjadi 80,2 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak delapan tahun terakhir.
Kasus yang belakangan mencuat ialah saat cerita seorang mahasiswi, Novia Widyasari yang meninggal bunuh diri karena dipaksa aborsi oleh Bripda Randy Bagus Hari Sasongko viral di media sosial.
Kemudian, sempat mencuat juga anggota Polsek Pulogadung, Aipda Rudi Panjaitan yang menolak laporan warga korban pencurian. Kasus-kasus tersebut sudah diusut secara internal oleh Korps Bhayangkara. (*)
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



