Kemendagri Telusuri Dana Umroh Bupati Aceh Selatan

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan tengah memeriksa sumber pembiayaan perjalanan umrah Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang menjadi sorotan publik setelah ia berada di Arab Saudi saat daerahnya dilanda banjir bandang dan longsor.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengatakan Mirwan sudah tiba di Jakarta dan saat ini menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri.

“Apakah betul itu ibadah umrah, dengan siapa, dan pembiayaan dari mana itu penting untuk diperiksa,” ujar Bima di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Bima menegaskan pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap Bupati Mirwan, tetapi juga seluruh pihak yang terkait dengan keberangkatan tersebut.

Ia mencontohkan pemeriksaan serupa yang pernah dilakukan Kemendagri dalam kasus Bupati Indramayu, di mana sekretaris daerah turut dimintai keterangan.

“Jadi pemeriksaan pasti tidak hanya kepada Bupati Aceh Selatan, tapi aparatur dan semua yang terkait keberangkatan akan diperiksa,” katanya.

Proses pemeriksaan diperkirakan berlangsung beberapa hari hingga keputusan final ditetapkan.

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat tingkatan sanksi mulai dari teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap.

Jika sanksi pemberhentian tetap dijatuhkan, Kemendagri akan menyerahkan proses tersebut kepada Mahkamah Agung. Bima meminta publik menunggu hasil pemeriksaan resmi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung tindakan Bupati Mirwan yang beribadah umrah saat wilayahnya diterjang bencana.

Meski disampaikan dengan nada bercanda, Presiden memberi pesan tegas bahwa kepala daerah tidak boleh “melarikan diri” saat rakyat membutuhkan.

Dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12) malam, Prabowo meminta Mendagri Tito Karnavian menindak tegas Mirwan.

“Kalau yang mau lari, lari saja, enggak apa-apa. Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses ini? Bisa ya?” ujar Prabowo.