Purbaya Klaim Program Prioritas Nasional Tak Bikin Kas Negara Jebol

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan seluruh eksekusi program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah dikalkulasi secara matang lewat pengawasan fiskal yang ketat.

Kemenkeu menjamin kebijakan strategis nasional tidak akan menjebol kas negara, karena setiap keputusan presiden selalu didasarkan pada analisis risiko makroekonomi, dampak sosial, serta daya tampung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah berkomitmen penuh untuk tetap disiplin menjaga defisit anggaran tahunan berada di bawah ambang batas aman psikologis yang diatur undang-undang, yakni maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Disiplin fiskal ini menjadi benteng utama Indonesia dalam menjaga kepercayaan pasar internasional serta membuktikan bahwa manajemen utang luar negeri Indonesia dikelola secara sangat hati-hati.

“Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden,” kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Purbaya memaparkan bahwa sejumlah proyek mercusuar pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, saat ini terus dipantau dan dievaluasi secara berkala.

Bendahara Negara tersebut mengakui bahwa setiap peluncuran program baru berskala raksasa pasti menghadapi dinamika tantangan operasional pada fase awal, sehingga penajaman regulasi di tingkat lapangan terus dipacu agar dana negara tersalurkan secara tepat sasaran.

Guna menutup celah kebocoran anggaran, Kemenkeu telah menerapkan langkah efisiensi birokrasi yang radikal serta memperketat rantai koordinasi dengan kementerian teknis selaku pengguna anggaran.

Langkah ini diambil sebagai respons terbuka pemerintah atas berbagai masukan dan kritik dari ruang publik terkait efektivitas penyaluran bantuan sosial dan dana stimulan ekonomi di daerah.

“Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat,” ujar Purbaya.

Berbarengan dengan pengawasan eksternal, Menkeu juga tengah gencar melakukan bersih-bersih internal dengan memperkuat reformasi struktural di tubuh Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Otoritas keuangan menerapkan kebijakan tanpa toleransi (zero tolerance) terhadap segala bentuk pungutan liar, suap, maupun manipulasi dokumen kepabeanan yang dapat menggerogoti potensi penerimaan negara.

Strategi pembenahan dilakukan melalui perombakan sistem digitalisasi pengawasan, skema rotasi pegawai lintas wilayah secara berkala, hingga penegakan sanksi pidana bagi oknum aparatur sipil negara yang terbukti bermain mata dengan wajib pajak.

Pembersihan tangki pendapatan negara ini diyakini mampu mendongkrak target penerimaan pajak semester kedua demi mendanai pembangunan nasional secara mandiri.

"Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," pungkas Purbaya. (af)