Kemenko PMK: Kuatkan karakter hadapi tantangan teknologi digital

VOICEIndonesia.co, Jakarta - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengatakan, tantangan teknologi digital, seperti judi daring, dapat mengikis karakter Indonesia, sehingga perlu terus menjaga kesadaran akan tantangan sekaligus memantapkan pondasi penguatan karakter bangsa.

"Perjuangan kemerdekan bangsa Indonesia membuktikan bahwa nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong sejatinya telah melekat pada kita sebagai warisan pejuang. Ini akan selalu menjadi karakter bangsa kita,” kata Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Warsito dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Namun demikian, dia menambahkan, seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, ada implikasi terhadap tantangan bangsa ke depan yang juga semakin beragam.

Baca Juga: BP2MI sebut faktor ekonomi pengaruhi turunnya penempatan PMI

Tidak hanya itu, katanya, ideologi transnasional yang masuk lewat teknologi digital, misalnya melalui kemampuan kecerdasan buatan yang dapat mengidentifikasi perilaku dan preferensi individu, juga sangat membahayakan ideologi bangsa.

Dilansir dari ANTARA, Warsito mengajak segenap pihak untuk terus menjaga kesadaran akan tantangan sekaligus memantapkan pondasi penguatan karakter bangsa.

"Karakter dan sikap mental bangsa Indonesia harus diubah ke arah yang lebih baik, yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila melalui penguatan karakter dan jati diri bangsa, dengan harapan nilai-nilai tersebut dapat melebur ke dalam pola pikir, pola kerja, dan pola hidup masyarakat Indonesia," katanya.

Dalam keterangan yang sama, Staf Khusus Presiden yang juga Ketua II Tim Ahli Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Arif Budimanta menyoroti pentingnya pembudayaan ekonomi Pancasila sebagai langkah penguatan jati diri bangsa.

Baca Juga: Korlantas Polri Gelar Bakti Sosial Peringati HUT ke-69

"Sistem ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang berlandaskan pancasila, bukan sosialisme, kapitalisme atau neo-liberal,” kata Arif.

Dia menjelaskan, ekonomi Pancasila berasaskan kegotong-royongan, yang mana pemodal besar turut memikirkan keberdayaan pelaku ekonomi kecil dan tak sekedar melepas sistem ekonomi berdasarkan kemauan pasar yang seringkali menyisihkan pelaku usaha kecil.

"Pembudayaan ekonomi Pancasila sekaligus dapat menguatkan identitas dan karakter bangsa dilakukan melalui tiga tahap, membangun struktur, pembudayaan cara kerja, dan mengukur hasilnya,” dia menambahkan.*