Kemensos dan Pemprov DKI Perkuat Integrasi Data Sosial

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Keduanya membahas kolaborasi dalam menjalankan program strategis Presiden Prabowo Subianto, terutama di bidang peningkatan kesejahteraan sosial.

“Ada beberapa hal yang kami sampaikan kaitannya dengan program-program strategis Bapak Presiden Prabowo yang memerlukan kerja sama dan sinergi dengan Pak Gubernur,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menyoroti tiga hal utama sesuai mandat Presiden. Pertama, mengenai penguatan data yang dinilai menjadi kunci dalam memastikan ketepatan sasaran program kesejahteraan sosial.

Ia menjelaskan, selama ini pemerintah belum memiliki sistem satu data nasional yang terintegrasi, sehingga Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Harapannya, semua pihak berpedoman pada data yang sama agar tidak ada lagi ego sektoral. Dengan satu data Indonesia, intervensi program bisa lebih optimal dan berdampak,” jelasnya.

Selain pembenahan data, Gus Ipul menegaskan pentingnya transformasi penerima bantuan sosial (Bansos) menjadi peserta program pemberdayaan ekonomi.

“Kita ingin setiap tahun ada keluarga penerima Bansos yang naik kelas, dari penerima bantuan menjadi keluarga mandiri melalui program-program pemberdayaan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga mengapresiasi dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap program Sekolah Rakyat yang saat ini telah berjalan di tiga titik rintisan menggunakan gedung sementara milik Kemensos.

Ia berharap Pemprov DKI dapat menyediakan lahan untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.

“Kami berharap Pak Gubernur bisa memberikan dukungan lahan untuk sekolah permanen agar manfaatnya semakin luas,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Pramono Anung menyatakan kesiapannya mendukung penyediaan lahan dan integrasi dengan program pendidikan daerah.

“Pemerintah DKI akan segera merapatkan dan mengusulkan lokasi yang bisa disiapkan. Untuk pembangunan fisik akan dilakukan Pemerintah Pusat melalui APBN,” ungkap Pramono.

Pramono juga menyatakan komitmen DKI Jakarta dalam integrasi data sosial agar program bantuan tepat sasaran.

“Kami siap membuka semua data yang kami miliki seperti KJP, KJMU, hingga data lansia dan difabel,” katanya.

Ia menambahkan, Pemprov DKI juga siap menghidupkan kembali Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat kelurahan sebagai pusat layanan satu pintu bagi masyarakat.

“Kalau ini bisa dilakukan, Jakarta bisa menjadi role model dalam penanganan kemiskinan dan pendidikan,” tutup Pramono.