VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan untuk melengkapi perangkat kerja bagi operator dan wali asrama Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat layanan pendidikan, pengelolaan asrama, serta pendampingan siswa.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penyediaan perangkat seperti laptop dan perlengkapan operasional dilakukan secara bertahap agar proses input data, administrasi asrama, hingga pembelajaran lebih efektif.
Baca Juga: PMI Ilegal Asal NTB Kritis Usai Dianiaya di Malaysia“Misalnya laptop ataupun komputer untuk operator, Insya Allah nanti akan dilengkapi perangkat yang dibutuhkan oleh para operator secara bertahap,” ujar Mensos di Jakarta, Senin (24/11/2025).
Pengadaan perangkat ini berjalan bersamaan dengan penyelenggaraan Pelatihan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk operator Sekolah Rakyat, serta pelatihan pengaduan dan pengelolaan asrama bagi wali asuh dan wali asrama.
Pelatihan tersebut diharapkan memperkuat kemampuan teknis para pendamping di lapangan.
Menurut Kemensos, terdapat 526 operator, wali asuh, dan wali asrama yang saat ini bertugas di 166 titik Sekolah Rakyat rintisan di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Iming-Iming Gaji Tinggi, WNI Justru Disekap di Kompleks Penipuan KambojaSaifullah Yusuf menegaskan bahwa dukungan perangkat, pelatihan, dan operasional merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan program ini berjalan efektif dan akuntabel.
“Terkait tunjangan operator dan wali-wali itu sudah ada ketentuan, mereka semua itu adalah pegawai pemerintah berstatus PPPK, jelas ya,” tegas Mensos.
Berdasarkan data Kemensos, Sekolah Rakyat rintisan yang dibangun pada 2025 memiliki kapasitas hampir 16.000 siswa, didukung 2.400 guru serta lebih dari 4.000 tenaga kependidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA.
Kemensos menargetkan seluruh Sekolah Rakyat akan dilengkapi teknologi pembelajaran modern seperti papan interaktif digital (IFP), laptop berakses internet, hingga seragam khusus bagi siswa, guru, dan wali asrama sebelum akhir 2025.
Untuk tahap awal, 166 sekolah rintisan masih memanfaatkan fasilitas milik Kemensos, Balai Latihan Kerja Kemnaker, serta fasilitas pemerintah daerah.
Pemerintah kemudian akan membangun gedung permanen setelah proses pembebasan lahan oleh pemerintah daerah selesai.
