VOICE Indonesia
Nasional

Mensos Mendadak Sambangi KPK, Ada Apa?

Afifah - VOICEIndonesia.co
Tampak Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta dengan logo KPK pada fasad bangunan, berlatar langit siang hari dan area depan gedung.
Tampak Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta dengan logo KPK pada fasad bangunan, berlatar langit siang hari dan area depan gedung.

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul bersama Wakil Mensos Agus Jabo Priyono, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Jumat (8/5/2026).

Kedatangan mereka bertujuan untuk mengonsultasikan serta meminta masukan terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Kementerian Sosial, khususnya pada program strategis Sekolah Rakyat.

Gus Ipul menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan pelaksanaan anggaran tahun 2026 berjalan transparan dan terhindar dari praktik korupsi.

Pihaknya mengaku terbuka terhadap kritik dan saran dari lembaga antirasuah demi menjaga integritas program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami menyampaikan semua hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos sekaligus kami minta nasihat, masukan, kritik, dan saran karena kebetulan kami juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada 2026,” ujar Gus Ipul saat tiba di Gedung KPK, Jakarta.

Salah satu poin penting yang dibawa dalam pertemuan tersebut adalah detail operasional program Sekolah Rakyat.

Gus Ipul secara khusus menyoroti pengadaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat yang sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Pihaknya berkomitmen untuk memaparkan seluruh data dan proses pengadaan tersebut kepada pimpinan KPK guna menghindari mispersepsi publik dan potensi penyimpangan.

Selain berkoordinasi dengan KPK, Mensos menyatakan telah melibatkan lembaga pemeriksa resmi lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ia juga mengundang lembaga non-pemerintah untuk ikut mengawasi jalannya proyek-proyek di Kemensos.

“Kami tidak ingin program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti Sekolah Rakyat dinodai dengan praktik korupsi. Oleh karena itu, sejak awal kami menyatakan terbuka menyampaikan segala hal kepada publik dan lembaga pengawas,” pungkasnya. (af)

Pilihan Redaksi

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus RuhyaniImigrasi

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani

VOICE Indonesia· 16 July 2026
Lihat berita ini di Google News
Ikuti VOICE Indonesia di Google News untuk update terbaru
Channel WhatsApp
Dapatkan Berita VOICE Indonesia Langsung di WhatsApp
Follow

⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.

Baca Juga

Komentar (0)

Login dulu untuk meninggalkan komentar.