
KKP Bakal Tangkap Kapal Nelayan Jika Diluar Wilayah Melaut

VOICEINDONESIA.CO, Tanjungpinang – Langkah itu merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto agar hasil tangkapan ikan lebih banyak dikuasai dan dimanfaatkan oleh nelayan setempat, bukan diambil alih pengusaha dari luar daerah.
"Nanti kapal yang dari Jawa itu, pengusaha-pengusaha itu saya stop semua. Instruksi Presiden, yang hanya boleh mengambil langsung ini nelayan. Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan peluang, maka peluang itu akan lewat," tegas Trenggono pada Kamis (14/5/2026).
Pabrik PT BIG yang berdiri di atas lahan 3,4 hektare dan berjarak sekitar satu kilometer dari pelabuhan kontainer itu dinilai strategis untuk memperkuat hilirisasi perikanan Kepri. Perusahaan ini rutin mengekspor ikan ke Malaysia, Singapura, Australia, hingga Amerika Serikat.
Namun Trenggono menekankan persoalan utama perikanan nasional bukan di hilir melainkan di sektor hulu yang belum rapi. Itulah mengapa pemerintah fokus membenahi kawasan nelayan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih sebagai fondasi sebelum hilirisasi bisa berjalan optimal.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyambut positif kehadiran industri pengolahan perikanan tersebut dan menegaskan komitmen daerah mendukung program Kampung Nelayan Merah Putih.
"Kita optimistis sektor ini akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah," pungkas Ansar.
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



