KPK Sita 13 Kendaraan Suap TKA Kemnaker

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengungkap penyitaan 13 kendaraan dalam kasus dugaan suap pengurusan tenaga kerja asing (TKA) di Kemenaker. KPK melakukan operasi penyitaan selama empat hari berturut-turut periode 20-23 Mei 2025.

"KPK dalam perkara Kemenaker ini telah melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang dalam bentuk unit mobil dan motor, yakni sejumlah 11 kendaraan roda empat, dan dua kendaraan roda dua," ujar Budi di kompleks KPK, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Tim penyidik KPK belum menghitung nilai total aset yang berhasil diamankan. Budi menyatakan pihaknya akan segera melakukan kalkulasi terhadap seluruh kendaraan sitaan tersebut.

"Tentu secara paralel tim kami juga akan mulai mengalkulasi, menghitung, dari aset-aset yang telah disita tersebut," katanya.

KPK memulai operasi penggeledahan pada Selasa (20/5/2025) dengan menyasar Kantor Kemenaker dan satu rumah pribadi di Jabodetabek. Penyidik mengamankan tiga unit mobil dari rumah pribadi tersebut.

Operasi berlanjut pada Rabu (21/5/2025) dengan menggeledah dua rumah di Jabodetabek. KPK kembali menyita tiga unit mobil dan satu sepeda motor dari lokasi tersebut.

Tim penyidik melakukan penggeledahan ketiga pada Kamis (22/5/2025) di tiga rumah berbeda di wilayah Jabodetabek. KPK berhasil mengamankan dua unit mobil tambahan dari operasi hari tersebut.

Operasi terakhir dilakukan Jumat (23/5/2025) dengan menggeledah rumah di Jabodetabek. Penyidik menyita satu unit mobil dan satu sepeda motor pada hari yang sama.

KPK juga menyita dua unit mobil tambahan usai memeriksa empat saksi kasus suap TKA. Total penyitaan mencapai 13 kendaraan yang diduga terkait praktik gratifikasi di Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK Kemenaker tahun 2020-2023.

Lembaga antikorupsi telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK belum mengungkap identitas dan latar belakang para tersangka apakah dari kalangan penyelenggara negara, swasta, atau pihak lainnya.