VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, pintu Istana dipastikan selalu terbuka demi menghimpun berbagai formula kritik, saran, serta masukan konstruktif demi menyempurnakan jalannya program nasional tersebut.
Guna memfasilitasi gelombang aspirasi publik, KSP menyiagakan posko layanan pengaduan khusus sebagai wadah resmi untuk menampung perdebatan maupun pandangan yang berbeda di tengah masyarakat.
Pemerintah menekankan bahwa kebijakan intervensi gizi ini murni dirancang untuk mendongkrak kesejahteraan rakyat di akar rumput, bukan sebagai komoditas politik demi meraup popularitas elektoral.
"Pemerintah akan terbuka, bahkan Bapak Presiden pun akan membuka setiap ada saran dan masukan. Kapan waktunya, setiap saat saya bisa," kata Dudung Abdurachman di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Menyikapi pernyataan keras Presiden Prabowo mengenai adanya indikasi pasokan dana asing atau aktor politik di balik aksi demonstrasi penolakan, Dudung meminta semua pihak menghormati koridor hukum.
Mantan KSAD tersebut menegaskan bahwa Kepala Negara mengantongi laporan intelijen dan pasokan data yang sangat valid, di mana tindak lanjut atas dugaan pendanaan demonstrasi anarkistis tersebut sepenuhnya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.
"Saya yakin Bapak Presiden juga mendapat informasi yang akurat. Tinggal kita memastikan langkah-langkah berikutnya secara hukum," ujar Dudung.
Ia juga mengajak para pengkritik dan elemen masyarakat untuk melihat keberadaan Program MBG secara jernih melalui kacamata yang komprehensif, ketimbang melulu menyemburkan narasi negatif di ruang publik.
Secara riil, operasional dapur gizi di daerah-daerah terbukti mulai memicu efek domino yang positif dengan menggerakkan roda ekonomi lokal melalui pelibatan jaringan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), para petani lokal, peternak, hingga pemberdayaan relawan setempat.
Istana optimistis pemenuhan gizi seimbang yang menyasar jutaan anak sekolah serta ibu hamil ini akan menjadi fondasi kokoh untuk melahirkan generasi emas Indonesia yang bebas dari ancaman tengkes (stunting).
Evaluasi berkala akan terus digulirkan agar tata kelola distribusi pangan di lapangan tidak melenceng dari visi besar kebangsaan.
"Tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia," pungkas Dudung. (af)
