Marak Kejahatan Siber, DPR Minta Imigrasi Awasi WNA Lebih Ketat

VOICEINDONESIA.CO, Tangerang – Komisi XIII DPR RI mendesak Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Tangerang untuk memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA).

Langkah ini merupakan upaya preventif guna menekan angka pelanggaran keimigrasian, khususnya kejahatan siber lintas negara yang marak terjadi di wilayah Tangerang.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan, menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan, termasuk melalui skema operasi gabungan dengan instansi kepolisian.

Hal ini disampaikan Maruli di sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kanwil Kemenkumham Banten dan jajaran Imigrasi Tangerang, Kamis (22/1/2026).

Maruli menyoroti tren penyalahgunaan izin tinggal di perumahan-perumahan elit yang kerap dijadikan markas sindikat kejahatan.

"Belum lama ini saya mendengar terungkapnya kejahatan siber sindikat 'Love Scamming' berbasis AI di perumahan elit di kawasan Gading Serpong, Tangerang dan Tangerang Selatan. Tersangkanya 27 Warga Negara Asing (WNA) diamankan, mayoritas berasal dari Tiongkok dan Vietnam," ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Meskipun Kantor Imigrasi Tangerang tidak mengelola Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Maruli menilai beban kerja instansi ini sangat signifikan dalam hal penegakan hukum.

"Meskipun tidak mengelola Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), kantor ini memiliki beban kerja yang signifikan, meliputi pelayanan paspor, pengelolaan izin tinggal, pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing, serta penegakan hukum keimigrasian di wilayah hukumnya," imbuhnya.

Legislator asal Dapil Sumatera Utara I ini pun secara khusus meminta Ditjen Imigrasi meningkatkan target penyidikan kasus keimigrasian sepanjang tahun 2026.

Fokus pengawasan diarahkan pada perumahan tertutup (cluster) yang berpotensi menjadi persembunyian pelaku kejahatan siber.

"Tidak sedikit WNA yang menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja sebagai sindikat kejahatan siber. Dan saya minta target penyidikan kasus keimigrasian agar ditingkatkan pada tahun 2026 sebagai upaya memberantas kejahatan siber lintas negara," pungkas Maruli. (af/hi)