
Masuk Kabinet Prabowo, Karding Diminta Fokus urus PMI

VOICEINDONESIA.CO,Jakarta - Menjelang pelantikan Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada 20 Oktober 2024 di Gedung MPR/DPR RI,ada sebanyak 49 tokoh menyambangi kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, pada Senin (14/10/2024). Di antara tokoh yang hadir adalah politisi PKB, Abdul Kadir Karding.
Abdul Kadir Karding merupakan putra asal dari Sulawesi Tengah dan politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) , yang berkecimpung di dunia politik bersama PKB sejak tahun 1990-an.
Baca Juga : Kemnaker tingkatkan kompetensi pencari kerja di luar negeri
Setelah pertemuan itu, Abdul Kadir Karding menyatakan bahwa salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ia juga menyebutkan bahwa Prabowo meminta bantuannya dalam membuka peluang kerja di luar negeri.
Setelah informasi tersebut disampaikan, Abdul Kadir Karding mengakui bahwa ia kemungkinan besar diminta menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (MP2MI) dan perlu diketahui bahwa Kementrian ini sebelumnya masih berbentuk Badan non kementrian yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Baca Juga : Minat kerja di Taiwan? Simak rata-rata gajinya
Abdul Kadir Karding yang diundang dalam pertemuan antara 49 tokoh di kediaman Prabowo Subianto? Berikut penjelasannya singkat tentang latar belakangnya.
Profil Abdul Kadir Karding
Pria yang lahir pada 25 Maret 1974 di Donggala, Sulawesi Tengah, adalah alumni Fakultas Perikanan Universitas Diponegoro, Semarang, yang lulus pada tahun 1997. Ia kemudian melanjutkan studi dan meraih gelar magister di bidang ilmu politik dari Universitas Nasional Jakarta.
Setelah menyelesaikan pendidikannya, Abdul Kadir bergabung dengan PKB, setelah sebelumnya aktif berorganisasi saat menjadi mahasiswa. Di usia 26 tahun, ia terpilih sebagai anggota legislatif daerah dan dipercaya menjabat sebagai Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah.
Kariernya terus berkembang pesat dengan menjabat beberapa posisi strategis, di antaranya Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah pada 2001-2003, Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah pada 2001-2005, dan Ketua DPW PKB Jawa Tengah pada 2005-2006.
Tak hanya sampai di situ, ia pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk periode 2009-2014 dan berhasil terpilih sebagai Ketua Komisi VIII dari Fraksi PKB yang menangani bidang agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan.
Namun, pada tahun 2012 Abdul dipindahkan ke Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, investasi, koperasi, dan BUMN. Dua tahun kemudian, ia kembali ke Senayan sebagai anggota DPR di Komisi III setelah memenangkan Pemilu 2014.
Pada saat itu juga karier politik Abdul Kadir terus berlanjut, ia terpilih sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB untuk mendampingi Ketua Umum Muhaimin Iskandar periode 2014-2019.
Saat ini namanya sedang ramai diperbincangkan lantaran dirinya diundang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyambangi rumahnya dalam pertemuan dengan 49 tokoh lainnya.
Abdul Kadir Karding dikabarkan diminta oleh Prabowo untuk fokus dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri. Ia juga diminta dapat menciptakan lapangan pekerjaan di luar negeri bagi warga negara Indonesia.
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



