
Menkes Soroti Tiga Masalah Dalam Pemenuhan Tenaga Kesehatan

VOICEIndonesia.co, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan terdapat tiga masalah dalam penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di Indonesia yaitu jumlah, distribusi, serta kualitas.
"Rata-rata dunia, jumlah dokter per populasi 1,76 per seribu. Negara maju yang kita inginkan, ya itu di atas dua lah. Dua per seribu, tiga per seribu, ada yang empat per seribu," ujar Menkes Budi Gunadi dalam acara Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan di Jakarta, Selasa (21/05/2024)
Dia mengatakan bahwa di negara-negara yang hampir miskin atau upper middle income country, jumlah dokter per populasi adalah satu banding seribu.
Dengan demikian, ujarnya, rasio dokter di Indonesia perlu naik 0,5 persen untuk memenuhi angka tersebut.
Apabila populasi sebesar 280 juta, ujarnya, maka dibutuhkan 140 ribu dokter lagi dan jika setahun produksi dokter adalah 12 ribu, maka butuh 10 tahun untuk mencapai rasio itu.
Selain itu Menkes menyebutkan bahwa sekitar 500 puskesmas di Indonesia tidak ada dokternya. Dia juga menyebut kenyataan bahwa seorang dokter dapat bekerja di tiga tempat sekaligus menunjukkan bahwa tenaga kesehatan masih kurang.
Menurutnya, Indonesia masih kekurangan sekitar 29.000 dokter spesialis. Selain kekurangan tersebut, distribusi juga sulit, karena semua terpusat di Pulau Jawa.
Baca Juga: BNPP RI Sebut Tiga Strategi Berantas JTR di Perbatasan RI-Malaysia
Menkes Budi mengatakan satu hal yang dapat ditangani adalah masalah pendapatan bagi spesialis yang ada di daerah, dimana ada Sekretaris Daerah (Sekda) atau Bupati yang iri karena pendapatan dokter spesialis lebih besar dari mereka, sehingga tidak dibayarkan.
Oleh karena itu pihaknya mengatakan telah mengajukan permohonan bantuan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna memberikan subsidi bagi para dokter tersebut. Namun, lanjutnya, yang lebih penting adalah mengatasi kekurangan spesialis. Selain dokter spesialis, kata dia, perawat spesialis juga dibutuhkan.
Menkes berterima kasih kepada LPDP yang telah memberikan beasiswa bagi perawat yang mau menempuh spesialisasi.
Selain itu, kata dia, sulitnya distribusi dikarenakan penempatan. Menkes menyebut orang-orang di daerah sulit bersaing dengan orang-orang perkotaan dalam mendapatkan pendidikan spesialis.
Oleh karena itu Menkes Budi menyebut pendidikan berbasis kolegium di rumah sakit dicanangkan. Menurutnya, tidak perlu dikirim jauh-jauh ke Jakarta atau Surabaya, cukup belajar di rumah sakit, selama kasus kesehatan untuk dipelajari cukup.
Masalah ketiga, menurut Menkes adalah kualitas. Menkes menyebut bahwa ibarat tim sepakbola nasional yang dilatih orang asing, hal tersebut membuat kualitas pemain semakin baik, karena pelatihnya punya kompetensi.
"Jadi bapak ibu, nanti kalau ada dokter asing masuk, kalau ada dirut rumah sakit bule masuk, nah tolong dilihat itu bukan sebagai akan menghabiskan, menutup lapangan pekerjaan. Itu untuk menjawab isu ketiga yang fundamental bahwa kita harus meningkatkan kualitas," ujar Menkes.*
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



