
Menko Zulkifli: Swasembada Pangan Tidak Boleh Ditawar

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyebut program swasembada pangan yang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak bisa ditawar lagi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Zulkifli menyampaikan, swasembada pangan bukan hanya soal Indonesia mampu mencukupi kebutuhan beras dalam negeri, tetapi juga komoditas lainnya seperti jagung dan tebu.
"Swasembada pangan tidak boleh tawar-tawar. Selambat-lambatnya 2028 kita harus swasembada pangan," ujar Zulkifli di Jakarta, Senin (11/11/2024).
Baca Juga: Polisi Kembali Tangkap Dua Tersangka Kasus Judi Online Komdigi
Swasembada pangan disebut Zulkifli merupakan program yang sangat strategis dan menjadi prioritas utama.
Oleh karena itu, melalui Peraturan Presiden 139 Tahun tentang penataan tugas dalam posisi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih, periode tahun 2024-2029 dibentuklah Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Menko Pangan pun mendorong seluruh jajarannya untuk bergerak cepat mewujudkan swasembada.
"Program yang begitu penting, strategis, baru, semua dimulai dari baru. Tapi tidak ada tempat bagi pejuang untuk ngeluh, tidak ada. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita harus bekerja keras," katanya.
Baca Juga: Wapres Gibran Buka Pengaduan Masyarakat Lewat Istana dan Whatsapp
Sebelumnya, Zulkifli mengatakan jaringan irigasi primer dan sekunder tambahan akan segera dibangun pada 2025 guna mempercepat swasembada pangan.
Perbaikan irigasi primer dan sekunder dilakukan dengan tujuan memaksimalkan produksi pangan daerah. Ia menyebut, selama ini banyak permasalahan terkait dengan tidak berjalannya irigasi meski bendungan telah terisi air.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan optimalisasi sawah tadah hujan yang tidak terawat dan tidak produktif juga akan dilakukan.
Zulkifli menyebut perbaikan sawah ini akan memakan biaya sekitar Rp23 juta per hektar.*
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



