Menu MBG Ibu Hamil dan Balita Wajib Hindari Makanan Cepat Saji

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) di sejumlah daerah kini mulai dijalankan. Program ini dinilai sebagai intervensi strategis dalam pemenuhan gizi pada fase krusial 1.000 hari pertama kehidupan. “Penyaluran MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita adalah intervensi yang sangat strategis. Pemenuhan gizi pada fase 1.000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak ke depan,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (30/12/2025). Namun dari sisi kualitas gizi, Netty menekankan pentingnya penyusunan menu MBG yang sesuai kebutuhan kesehatan ibu dan balita. Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Tunda Keputusan Perpanjangan Jalur LRT Jakarta  Ia menyambut baik masukan para ahli gizi masyarakat agar menu MBG menghindari ultra-processed food (UPF) seperti burger dan spageti. “Masukan dari para ahli tentu penting untuk menjadi bahan penyempurnaan. Prinsip dasarnya, MBG harus menghadirkan makanan segar, bergizi seimbang, dan sesuai kebutuhan kelompok sasaran,” jelasnya. Netty menilai pelibatan posyandu, kader kesehatan, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam distribusi MBG sebagai pendekatan tepat karena dekat dengan masyarakat dan telah memiliki basis kepercayaan di tingkat desa. Ia juga mengapresiasi mekanisme pengantaran langsung ke rumah bagi penerima manfaat yang memiliki keterbatasan mobilitas. Baca Juga: Pasokan Bahan Baku Produksi Listrik PLN di Masa Nataru Aman  “Peran kader dan bidan di lapangan sangat krusial. Mereka menjadi ujung tombak keberhasilan program ini, sekaligus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada sasaran,” katanya. Netty juga mendorong penggunaan pangan lokal dalam menu MBG, seperti ikan, telur, dan bahan pangan daerah lainnya. Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal dan memudahkan pengawasan mutu. “Pangan lokal kita sangat kaya dan bernilai gizi tinggi. Jika dimanfaatkan secara optimal, selain lebih sehat, juga akan menggerakkan ekonomi lokal dan memudahkan pengawasan mutu,” ujarnya. Meski demikian, Netty menegaskan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan MBG. Ia menyoroti masukan masyarakat terkait variasi menu, rasa makanan yang kurang sesuai untuk balita, hingga potensi sisa makanan yang masih terjadi di lapangan. “Masukan dari penerima manfaat adalah hal yang wajar dan justru penting untuk perbaikan. Pemerintah perlu terus menyempurnakan menu agar lebih variatif, ramah balita, dan sesuai kebutuhan gizi masing-masing kelompok sasaran,” katanya. Selain itu, Netty menyoroti meningkatnya beban kerja kader pendamping seiring implementasi program MBG. Ia mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan memadai, mulai dari pelatihan, penguatan kapasitas, hingga bentuk apresiasi terhadap kerja para kader. “Kader bekerja dari pagi hingga siang, melakukan distribusi sekaligus pencatatan dan pelaporan. Dukungan yang cukup akan membuat mereka lebih optimal dan menjaga keberlanjutan program,” ujarnya. (af/hi) Pilihan Redaksi: Mengawal Gerbang Negara: Analisis Mendalam Kewenangan Baru Imigrasi Pasca UU 63/2024