VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Beniyanto Tamoreka, mendesak pemerintah memperkuat pengawasan terhadap kawasan tambang strategis di Morowali, Sulawesi Tengah, guna memastikan kepentingan negara tetap terjaga di tengah pesatnya ekspansi hilirisasi mineral, terutama nikel.
Ia menilai percepatan investasi di sektor tambang harus diikuti tata kelola yang lebih tegas dan adaptif.
“Negara tidak boleh tertinggal dari kecepatan ekspansi industri tambang. Pengawasan harus tumbuh seiring skala dan kompleksitasnya,” kata Beniyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Beniyanto menegaskan bahwa Morowali kini menjadi pusat hilirisasi nikel nasional, dengan aktivitas mulai dari penambangan ore, produksi NPI dan feronikel, hingga pengembangan rantai nilai mineral.
Baca Juga: Pemerintah Batasi Kenaikan Tarif Transportasi Selama Nataru
Ekspansi besar-besaran ini, menurutnya, menuntut kehadiran negara dalam memastikan kepatuhan regulasi, standar keselamatan kerja, dan pengelolaan lingkungan.
Ia menyoroti pentingnya penataan fasilitas pendukung mulai dari logistik hingga transportasi, agar seluruh simpul infrastruktur berada dalam kerangka pengawasan negara.
Setiap titik, kata dia, memiliki implikasi langsung terhadap mobilitas tenaga kerja, pengawasan produksi, dan arus barang tambang.
Baca Juga: 300 KPM PKH di Jateng Dinyatakan Siap Mandiri dari Bansos
Dalam aspek tata kelola, Beniyanto mendorong penguatan koordinasi lintas sektor antara Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi, serta pemerintah daerah.
Menurutnya, kawasan tambang berskala besar seperti Morowali membutuhkan regulatory oversight yang lebih fleksibel dan berbasis data, mencakup pengawasan hilirisasi, transparansi rantai pasok mineral, hingga kepatuhan reklamasi dan pascatambang.
Beniyanto menegaskan bahwa pengawasan ketat tidak dimaksudkan menghambat investasi.
Justru, konsistensi regulasi dan kepastian hukum diperlukan untuk menjaga keberlanjutan industri tambang dan memperkuat kepercayaan pelaku usaha.
“Kita mendukung hilirisasi dan penguatan industri tambang. Namun negara harus hadir secara aktif memastikan aktivitas di kawasan tambang strategis seperti Morowali dikelola dengan kehati-hatian, akuntabilitas, dan berpihak pada kepentingan nasional,” ujarnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa Morowali merupakan “jantung hilirisasi nikel Indonesia,” sehingga penguatan pengawasan negara secara konstruktif menjadi kunci agar manfaat sektor tambang dapat terus mengalir untuk industri nasional, daerah, dan negara dalam jangka panjang.