Palu sidang di atas meja pengadilan sebagai simbol penegakan hukum dan keputusan hakim dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook di Lombok Timur.
VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta Endah Wulandari menegaskan oditur militer menerima putusan majelis hakim tanpa mengajukan banding.
"Untuk oditur tidak upaya hukum," kata Endah dilansir Sabtu (20/6/2026).
Sementara itu penasihat hukum keempat terdakwa langsung mengajukan banding begitu putusan dibacakan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Dengan adanya banding ini vonis terhadap keempat terdakwa belum berkekuatan hukum tetap.
"Penasihat hukum upaya hukum banding, seketika putusan mengajukan upaya hukum," ujarnya.
Keempat terdakwa yakni Sersan Dua Edi Sudarko divonis 3 tahun penjara, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi divonis 2,5 tahun penjara, Kapten Nandala Dwi Prasetyo divonis 2 tahun penjara, dan Letnan Satu Sami Lakka divonis 1,5 tahun penjara. Vonis dibacakan majelis hakim yang diketuai Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto pada Rabu (10/6/2026).
Hakim menyatakan keempat tentara terbukti bersalah melanggar Pasal 467 ayat 1 juncto ayat 2 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
"Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsider," kata hakim.
Hakim menyebut terdakwa Edi melakukan provokasi terhadap terdakwa lain, sementara Budhi memiliki ide menyiram air keras dan menyiapkan racikan tersebut. Nandala selaku perwira dinilai seharusnya bisa mencegah peristiwa namun justru ikut merencanakan, sementara Nandala dan Sami diketahui mencari keberadaan Andrie Yunus sebelum kejadian.
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Imigrasi
