
Pemerintah Akan Bangun Pelabuhan Baru di Kawasan Tanjung Pinggir Batam

VOICEINDONESIA,BATAM – Pemerintah akan membangun pelabuhan baru di Batam sebagai upaya penataan pelabuhan di Indonesia yang lebih efisien, sehingga diharapkan dapat menurunkan biaya logistik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pada Senin (24/1), meninjau lokasi calon pelabuhan baru yang terletak di kawasan Tanjung Pinggir, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Menko Luhut mengatakan, pembangunan pelabuhan baru di Batam merupakan salah satu upaya pemerintah menurunkan biaya logistik di Indonesia yang masih cukup tinggi.
"Saat ini biaya logistik masih sekitar 23%, sementara di negara lain sudah rata-rata 13%. Kami menargetkan biaya logistik turun sampai 17% pada tahun 2024, kalau bisa lebih cepat,” kata Menko Luhut.
Menko luhut menuturkan, akan melakukan penataan pelabuhan-pelabuhan eksisting yang ada di Batam. Saat ini di Pulau Batam terdapat sejumlah pelabuhan eksisting diantaranya yaitu: Pelabuhan Batu Ampar, Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Nongsa Pura, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Kabil, dan Pelabuhan Telaga Punggur.
“Nantinya Pelabuhan di Tanjung Pinggir ini akan dibuat menjadi green and smart port,” tutur Menko Luhut.
Pelabuhan di Tanjung Pinggir ini diproyeksikan akan lebih besar dari Pelabuhan Tanjung Priok dan akan diintegrasikan dengan Pelabuhan Kuala Tanjung. Saat ini luas lahan yang ada di Tanjung Pinggir sebesar 94 hektare dan selanjutnya akan diperluas hingga 330 hektare dengan kedalaman airnya sekitar 40 meter.
Pada kesempatan yang sama Menhub menjelaskan, lokasi calon pelabuhan baru di Batam ini sangat strategis karena berhadapan langsung dengan pelabuhan besar di Singapura.
Menhub menyatakan, pembangunan pelabuhan baru ini akan menggunakan skema Businnes to Business (B2B) sehingga tidak menggunakan APBN.
Pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan pelabuhan baru ini.
“Kami regulator akan mengawal dan membuat timeline dan studi yang matang. Kita lakukan dengan tata kelola yang baik tetapi cepat. Kita harapkan sebelum 2024 pelabuhan ini sudah selesai dan sudah beroperasi,” ucap Menhub.
Turut hadir pada kunjungan kerja ini Walikota Batam Muhammad Rudi, Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, Plt Dirjen Perhubungan Laut Arief Toha, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.***
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



