Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni mengungkapkan tragedi kepala desa yang meninggal akibat terinjak gajah menjadi salah satu pemicu percepatan proyek ini. Gajah yang berusaha masuk atau melintasi desa-desa, perumahan, maupun lahan pertanian telah menimbulkan konflik berkepanjangan dengan masyarakat sekitar kawasan konservasi.
"Di London, ketika itu, Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa maksimum Rp2 triliun akan diperuntukkan untuk pagar maupun tanggul di Way Kambas, sekaligus restorasi ekosistem," kata Raja Juli seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3/2026). Ia menuturkan, Prabowo awalnya menyiapkan dana maksimal Rp2 triliun untuk proyek pagar, tanggul, dan restorasi ekosistem Way Kambas. Namun setelah kajian teknis dan upaya efisiensi, kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar Rp839 miliar untuk pembangunan infrastruktur pencegah konflik satwa-manusia tersebut. Pembangunan pagar dan tanggul bertujuan mencegah gajah keluar dari kawasan konservasi dan masuk ke permukiman warga maupun lahan pertanian. Pemerintah saat ini melakukan uji coba desain dengan mempelajari pengalaman sejumlah negara seperti Afrika dan India dalam mengelola kawasan konservasi satwa liar. Infrastruktur tersebut juga direncanakan menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat. Di sejumlah titik, kawasan di sekitar pagar akan dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi seperti budidaya madu lebah yang memberikan nilai tambah bagi warga sekitar.Baca Juga : Pemerintah Cabut Izin 28 Perusahaan Pelanggar Kawasan Hutan di Sumatera "Tapi, kami berusaha mempelajari, dan kemudian melakukan efisiensi, ternyata kira-kira maksimum Rp839 miliar saja," katanya. Raja Juli menekankan rencana pembangunan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk melindungi satwa sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat di sekitar kawasan taman nasional. Proyek ini diharapkan menciptakan keseimbangan antara konservasi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. "Jadi, alam terjaga, satwa terjaga, namun juga baik sekali bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri," tegasnya. (Sin/Ah) Pilihan Redaksi : Berhenti Memanjakan “Scammer”, Saatnya Indonesia Meniru Ketegasan Korea Selatan
Baca Berita Lainnya di Google News
