Pemerintah Genjot Digitalisasi Layanan Penempatan Kerja

VOICEINDONESIA.CO, Yogyakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI) melalui Direktorat Penempatan Pemerintah menggelar Forum Group Discussion (FGD) Edukasi Layanan Penempatan Pemerintah di Hotel Alana, Yogyakarta, pada 27–30 Oktober 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala BP3MI dan P4MI dari seluruh Indonesia, serta perwakilan Dinas Tenaga Kerja dari berbagai provinsi, seperti Bali, Deli Serdang, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, dan Lampung Timur.

Sejumlah peserta dari unit kerja di lingkungan Kemen P2MI turut hadir secara langsung maupun daring.

Direktur Jenderal Penempatan Kemen P2MI Ahnas menegaskan pentingnya sistem penempatan yang prosedural dan terkoordinasi sebagai kunci pelindungan pekerja migran Indonesia.

“Penempatan prosedural adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, kami mendorong edukasi pra-pendaftaran yang melibatkan pemangku kepentingan hingga ke tingkat desa,” ujar Ahnas, Selasa (28/10/2025).

Ia menambahkan, tata kelola penempatan harus dimaksimalkan melalui transformasi digital yang terintegrasi, agar layanan penempatan pemerintah menjadi contoh terbaik.

“Yang tadinya rumit harus kita permudah, mulai dari Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP), pelatihan bahasa, hingga sertifikasi yang relevan,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Penempatan Pemerintah Dyah Rejekiningrum menuturkan, program Government to Government (G to G) terus digencarkan untuk memperluas peluang bagi pekerja migran Indonesia yang terampil dan tersertifikasi.

Dyah juga mengapresiasi peran lembaga pendidikan, terutama Politeknik Kesehatan (Poltekkes), yang telah memasukkan kurikulum Bahasa Jerman dan Jepang guna mendukung penempatan tenaga kesehatan ke luar negeri.

“Kami berharap dukungan pendidikan vokasi terus diperkuat agar penempatan pemerintah semakin kompetitif,” ujarnya.

Saat ini, jumlah penempatan melalui skema pemerintah masih relatif kecil dibandingkan sektor lain.

Namun, Kemen P2MI optimistis jumlah tersebut akan terus meningkat seiring penguatan pelatihan, sertifikasi, dan sinergi lintas lembaga.

FGD ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi untuk menyatukan langkah strategis dalam mewujudkan penempatan pekerja migran yang aman, terampil, dan bermartabat.