VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian, menginstruksikan jajarannya untuk segera mengeksekusi program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah perbatasan.
Program yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini menargetkan perbaikan sebanyak 15.000 unit rumah sepanjang tahun ini.
Tito menekankan bahwa BNPP harus bergerak cepat menangkap peluang program ini sebagai bentuk kehadiran negara di garis depan nusantara.
Baca Juga: Christina Aryani Dorong Penguatan Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran
Sebelumnya, target perbaikan rumah tercatat sebanyak 10.000 unit, namun kini telah dinaikkan menjadi 15.000 unit oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.
"Ini Pak Ara sudah menyampaikan 15.000, tadinya 10.000, ini (dinaikkan menjadi) 15.000. Kemudian, tugas daripada BNPP, ini saya minta, tangkap betul program ini. Ini betul-betul kerjakan dengan hati," ujar Tito Karnavian di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Guna memastikan pelaksanaan yang akurat, Mendagri menugaskan BNPP untuk melakukan pemetaan detail di daerah perbatasan yang paling layak menerima bantuan.
BNPP diarahkan untuk berkoordinasi secara intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca Juga: Perkuat Pariwisata, Imigrasi Bentuk Satgas Khusus di Bali
"Karena (BPS) sudah melakukan survei, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan demikian, pelaksanaan program tersebut dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan kriteria penerima," jelasnya.
Tito meyakini bahwa perbaikan hunian bagi masyarakat perbatasan bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan langkah strategis untuk memperkuat nasionalisme.
Menurutnya, masyarakat yang sejahtera di wilayah perbatasan akan menjadi benteng hidup atau buffer zone yang kuat bagi kedaulatan dan pertahanan negara.
"Nasionalisme mereka akan timbul. Itu (akan menjadi) buffer zone untuk pertahanan. Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara di daerah perbatasan," pungkas Tito. (af/hi)
Pilihan Redaksi: Rezim Baru Imigrasi: Sapu Bersih Benalu Perbatasan!
