Pemindahan ASN ke IKN Diminta Dipercepat

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Komisi II DPR RI menegaskan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus dipercepat mulai tahun 2026.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa proses pemindahan ibu kota tidak lagi berada pada tahap evaluasi, melainkan pada fase percepatan pelaksanaan tanpa opsi pembatalan.

“Bukan evaluasi, (tapi) akselerasi. Kalau evaluasi itu kesannya bisa jadi nanti kita batalin. Ini enggak ada kata batal, no point to return,” ujar Rifqi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Rifqi menjelaskan bahwa jumlah ASN yang telah ditempatkan di IKN saat ini baru sekitar 6.000 orang, jumlah yang dinilai belum signifikan.

Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan hunian. Dari total 1,3 juta ASN pusat, rumah susun (rusun) yang tersedia di IKN baru mampu menampung sekitar 15.000 orang.

Komisi II DPR meminta pemerintah menyiapkan skema prioritas bagi pejabat yang berhak atas fasilitas rusun serta mempertimbangkan intervensi subsidi hunian bagi ASN lainnya.

“Karena itu kami concern di 2026 untuk melakukan akselerasi terhadap mutasi ASN ke IKN. Karena kalau tidak, pembangunan fisik infrastruktur IKN akan mubazir,” ujarnya.

Rifqi juga mengapresiasi rencana Wakil Presiden yang akan mulai berkantor di IKN pada 2026.

Ia mendorong hal tersebut diikuti oleh para wakil menteri dan jajaran ASN agar aktivitas pemerintahan dapat segera beroperasi penuh di ibu kota baru.